Ketua LBH Surabaya: Korban Pelanggaran THR didominasi oleh Pekerja Kontrak dan Harian Lepas

Surabaya, Semarak.news– Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya kembali melaporkan kejadian tentang pelanggaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. LBH Surabaya bersama Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Jawa Timur dan Aliansi Buruh Jawa Timur (ABJ) datang ke Posko Pengaduan tunjangan hari raya (THR) yang ada di daerah Jawa Timur.
Berdasarkan pengaduan yang ada di posko THR 2018, YLBHI LBH Surabaya Surabaya bersama FSPMI Jawa Timur dan ABJ di tahun 2017 sedikitnya ada 1.867 korban pekerja/buruh yang melapor kejadian Pelanggaran THR dengan sebaran di 32 perusahaan di 6 kabupaten/kota Jatim yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kab. Pasuruan,Kab. Tulungagung, dan Kab.Bojonegoro. Namun, di tahun 2018, terjadi kenaikan yang signifikan sekitar 45%. Terdapat 2.479 korban pekerja/buruh yang melaporkan pelanggaran THR di 16 perusahaan di 4 kabupaten/kota Jatim yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kab. Pasuruan.

Ketua LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah, menyatakan korban pelanggaran THR didominasi oleh pekerja kontrak dan harian lepas. Pegawai tetap juga mengalami pelanggaran THR terutama pegawai yang dalam proses PHK. Perusahaan menggunakan berbagai macam modus yakni para buruh kontrak dan tenaga kerja harian lepas tidak berhak mendapatkan THR karena statusnya, alasan dari perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, ada pula yang membayar THR dengan cara mencicil namun pemberian THR tidak sesuai dengan aturan.

Terkait hal tersebut, Posko THR telah memberikan rekomendasi kepada dinas ketenagakerjaan Jawa Timur untuk segara menindaklanjuti kepada 10 perusahaan yang ada di Jawa Timur karena berdasarkan hasil data pengaduan, terjadi keterlambatan dalam pemberian THR yakni lebih dari H-7 Lebaran yang mana tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain mendapatkan laporan dari kalangan pekerja/buruh, Posko juga menerima pengaduan Pegawai Non PNS Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yg berjumlah sedikitnya 4.113 orang dari 36 Kabupaten/Kota. Mereka hanya mendapatkan hadiah parsel namun tidak mendapatkan THR sama sekali. Padahal, mulai tahun 2018 ini PNS mendapatkan THR lebih besar serta pensiunan akan mendapatkan THR untuk pertama kalinya. Selain itu, Pegawai Non PNS Pusat juga mendapatkan THR sebesar 1 kali gaji dan Kemenkeu meminta daerah memberikan THR kepada Pegawai Non PNS sesuai kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu, tim posko Jawa Timur merekomendasikan kepada disnaker Jawa Timur untuk wajib melakukan penegakan sanksi 5% kepada perusahaan yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan dan menegakkan peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan serta peraturan pemerintah 78 tentang upah

TINGGALKAN BALASAN