Alor, Semarak.News | AWAL Januari 2019 lalu, Bupati Alor Drs. Amon Djobo, kembali melakukan mutasi sebanyak 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Alor. Mereka dimutasi ke desa dan kelurahan di 17 kecamatan se Kabupaten Alor.

Dengan demikian, total ASN yang di mutasi, dipecat dan dinonjobkan berjumlah 1.381 orang, sepanjang pesta demokrasi Pilkada Alor 2018 berlangsung. Atau sejak Amon Djobo ditetapkan sebagai Calon Bupati Alor berpasangan dengan Imran Duru,S.Pd sebagai Paket Petahana.

Mutasi tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab tidak menganut analisis berbasis jabatan (ABJ) dan analisis berbasis kebutuhan (ABK).

Akibat dari itu, keluarga ASN yang tergabung dalam Forum Keluarga ASN Korban Mutasi Alor (FKAKMA) melakukan aksi demonstrasi. Aksi dilakukan pada Kamis, (7/2/19)  Pukul 10.00 pagi di beberapa titik yakni di Perempatan Jalan Lapangan Mini Kalabahi, depan Kantor Polres Alor, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKD dan Kantor Bupati Alor.

Para keluarga ASN ini dengan tegas menolak keputusan Bupati Alor Amon Djobo yang melakukan mutasi ASN karena sangat bertentangan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 53. Aksi ini sebagai bentuk protes atas sebuah kebijakan yang salah, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta transparansi.

Foto: Aksi demonstrasi keluarga ASN korban mutasi di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor, Kamis, 7/2/19

Lomboan Djahamau, selaku penanggungjawab dalam orasinya menegaskan mutasi ASN yang dilakukan Bupati Alor Amon Djobo adalah cacat hukum. Dia menegaskan, mutasi ASN itu berlandaskan unsur napsu, suka tidak suka dan dendam politik. Sebab, para korban mutasi itu adalah mereka yang tidak mendukungnya dalam Pilkada Alor 2018 lalu.

Kami dengan tegas menolak keputusan Bupati Alor Amon Djobo, sebab sangat bertentangan dengan amanat UU. Mutasi yang tidak melihat aspek kemanusiaan, tetapi hanya sewenang-wenang. Ini adalah Alor, kabupaten yang dibangun dengan semboyan Taramiti Tominuku. Ini bukanlah kerajaan. Kami tahu bahwa mutasi adalah hak Bupati, tetapi harus melihat aspek kebutuhan dan lainnya,” ucap Lomboan Djahamau.

Hal senada juga dikatakan Yonatan Maplani dan Safrudin Tonu selaku koordinator lapangan. Natan Maplani menilai keputusan Bupati Alor Amon Djobo yang melakukan mutasi ASN tersebut adalah ilegal.

“Kami minta bapa ibu ASN yang sudah di mutasi, tidak perlu ke tempat kerja baru. Sebab setelah kami duduk dan melakukan kajian dari berbagai aspek, kami simpulkan bahwa keputusan tersebut ilegal,” ungkap Natan Maplani.

Mutasi yang tidak melihat aspek kemanusiaan. Bagaimana ASN yang hamil tua, justru harus dimutasi ke gunung-gunung. Saudara-saudari umat muslim yang harus dimutasikan ke kampung-kampung yang tidak ada masjid, lalu bagaimana mereka melakukan ibadah sholat,” tegasnya.

Safrudin Tonu juga menyatakan, aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas sebuah kebijakan yang bertentangan dengan aturan. Safrudin Tonu meminta Bupati Alor Amon Djobo untuk tidak sewenang-wenang melakukan suatu kebijakan yang bertentangan dengan aturan.

Hari ini kami turun ke jalan, oleh karena ada persoalan yang harus kita luruskan bersama. Karena itu, jauhkan opini politik. Kami hadir hanya semata-mata demi tegakkan keadilan. Siapapun yang terpilih dan dilantik, itulah bupati Alor. Karena itu sekali lagi, kami akan terus lawan jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Safrudin Tonu.

Bupati Alor Amon Djobo dalam pernyataannya disalah satu media online mengatakan, mutasi yang dilakukan terhadap 527 staf di Pemerintah daerah (Pemda) Alor tidak menyalahi UU No 10 tahun 2016, pasal 71A (1), karena tidak dilakukan melalui pengambilan sumpah dan jabatan.

“Pemberhentian dan pemindahan staf itu hal yang normal bagi ASN. Karena bersedia ditempatkan dimana saja,” tegasnya.*(joka)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY