Kelompok Cipayung Plus Kalimantan Selatan Mengambil Sikap Tegas Terkait Agraria, Pilkada Serentak, dan UU MD3

[sumber: Ramli Jauhari (koordinator PMII)

Banjarmasin, Semarak.news – Kelompok Cipayung Plus Kalimantan Selatan Mengambil sikap tegas terkait agraria, pilkada serentak, dan UU MD3 dalam acara Konferensi Pers Kelompok Cipayung di Islamic Center Martapura, (24/2). Kelompok Cipayung Plus Kalimantan Selatan sendiri terdiri dari beberapa elemen organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), HIKMAH BUDHI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) serta Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Dari Konferensi Pers tersebut diperoleh sikap mengenai tiga hal tersebut diatas. Berikut sikap dari Kelompok Cipayung Plus Kalsel:

TERKAIT PEMILU
1. Turut serta menjaga stabilitas politik dalam masa pemilihan umum;
2. Turut serta dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum;
3. Menyerukan kepada Kontestan pemilihan umum untuk tetap menjaga kestabilan
politik selama masa kampanye hingga masa tenang berlangsung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyerukan/menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan
hak pilihnya dengan tepat;
5. Menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menolak segala bentuk Money
politic;
6. Berperan aktif dalam menangkal isu sara yang berpotensi merusak persatuan dan
kesatuan Bangsa.

TERKAIT PERTANAHAN/AGRARIA
1. Menuntut Pemerintah untuk menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai amanat
UUPA 1960;
2. Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjalankan kebijakan
terkait agraria dengan serius di Kalimantan Selatan;
3. Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Perda
Provinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Tanaman Pangan Berkelanjutan;
4. Untuk menertibkan izin-izin usaha yang Maladministrasi dan tidak berpihak pada
Masyarakat;
5. Untuk serius menangani konflik agraria di Kalimantan Selatan sesuai dengan Perda
No 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

TERKAIT REVISI UU MD3
1. Menolak dengan tegas UU MD3 Pasal 73 terkait kewenangan DPR untuk melakukan
panggilan secara paksa kepada pihak pejabat maupun pihak Masyarakat dengan
sinyalir Abuse of Power yang berpotensi mengikis peran DPR sebagai ‘Perwakilan
Rakyat’ dan menciderai netralitas lembaga kepolisian karena dilibatkan dalam suatu
kepentingan politik;
2. Mengecam UU MD3 Pasal 122 huruf K yang berpotensi mengkhianati nilai-nilai
demokrasi karena tidak sesuai dengan UUD NRI Pasal 28E Ayat 3;
3. Menjunjung tinggi asas Equality before the law sesuai dengan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana penjelasan umum butir 3 (tiga) dengan mengecam UU MD3

Pasal 245 terkait prosedur pemanggilan DPR karena pasal tersebut berpotensi
menghambat proses penegakan hukum;
4. Mengawal proses uji materi MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK) serta mendorong
MK untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya demi tegaknya amanat
konstitusi.
Demikian Press Release yang kami sampaikan. Hidup Rakyat…Hidup Rakyat….Hidup
Rakyat….Merdeka!!!

TINGGALKAN BALASAN