Kalah Sidang di Bawaslu, BURJADI Ajukan Gugatan Ke PTUN Makassar

0
97

Ternate, Semarak.News – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara/Malut menggelar sidang adjudikasi sengketa penetapan dukungan PKPI terhadap pasangan calon nomor urut 3 Pilkada Malut 2018, Abdul Gani Kasuba – M. Al Yasin Ali (AGK-YA). Keputusan dibacakan di Kantor Bawaslu Provinsi Malut, Kota Ternate, Provinsi Malut hari ini (06/03/2018).

Sidang yang dimulai pukul 10.30 WIT dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis. Ia didampingi oleh anggota Bawaslu Malut Masita Nawawi Gani dan Aslan Hasan S.H., M.H., sebagai anggota majelis, serta Kasubag Hukum Bawaslu Malut Irwanto Djurumudi, S.H.

Agenda pembacaan keputusan sidang juga di saksikan oleh Kuasa Hukum Pemohon (BUR-JADI) Sarman Saroden, S.H., M.H., Komisioner KPU Malut, Kuasa Hukum Termohon (KPU Prov. Malut) Hendra Kasim, S.H., M.H., dan Kuasa Hukum Pihak Terkait (AGK YA) Sahrin Hamid.

Sidang adjudikasi Bawaslu Malut memutuskan menolak semua gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Bawaslu menilai gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta dan keterangan.

“Kami menolak gugatan persidangan, karena berdasarkan fakta dan keterangan persidangan yang digugatkan tidak berdasarkan hukum” ucap Muksin Amrin.

Dalam sidang putusan yang dibacakan Ketua Bawaslu Malut menjelaskan, Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan tersebut. Selain itu, Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan tersebut dan permohonan sengketa yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

Surat keputusan sidang No: 02/PS/32.00/II/2018 menetapkan bahwa Bawaslu menolak seluruh gugatan yang diajukan Pemohon. Berdasarkan penilaian fakta dan keterangan di lapangan, gugatan yang diajukan tidak sesuai hukum.

“Penegakan hukum norma dalam persidangan tidak berjalan sesuai dengan pemahaman Bawaslu. Hal ini menjadi langkah awal untuk mengajukan ke PTUN Makassar” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Sarman Saroden.

Sarman menegaskan pihaknya akan merapatkan hasil keputusan dengan paslon BUR-Jadi. Namun, ia juga berencana akan membawa gugatan ini ke tingkat lebih tinggi, yaitu ke Peradilan Tata Usaha Negara di Makassar. (IM/RP)

LEAVE A REPLY