JP2K “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Tidak Terduga 10,9 Milyar APDB Pelalawan Tahun Anggaran 2012”

Jakarta, Semarak.news – Perbuatan melawan hukum oleh HM. Harris (Bupati Pelalawan) yang diduga melalukan korupsi Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp. 10,9 Milyar dari APBD Tahun Anggaran 2012 sangat merugikan masyarakat. Secara utilitas, kegunaan DTT ialah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terulang kembali, seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

“Penggunaan Dana Tak Terduga dari APBD 2012 yang dilakukan oleh Bupati Kab. Pelawan harus segera ditindaklanjuti oleh KPK sebagai salah satu Lembaga Pemberantas Korupsi yang paling kredibel di mata masyarakat”, ujar Budi Margono, Koordinator Aksi Unras Jaringan Penggerak Pemberantasan Korupsi (JP2K) di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8).

Menurut fakta yang beredar, penggunaan DTT sebesar Rp. 10,9 Milyar sudah digunakan untuk berbagai kegiatan fiktif, antara lain, bantuan masjid, Guru dan Camat; Kegiatan Kunjungan Menteri dan Pejabat ke Kab. Pelalawan; dana operasional Bupati; dan untuk membiayai turnamen golf. Informasi tersebut sudah sempat ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Riau, akan tetapi belum menemui respon penuh, sehingga kasus berlarut-larut dan terkesan tidak tersentuh.

JP2K sebagai salah satu LSM yang kritis dan sentimen terhadap tindak pidana korupsi menilai penanganan kasus-kasus korupsi oleh instansi di daerah kurang cekat.

“KPK harus BONGKAR… USUT TUNTAS dugaan korupsi berjamaah Dana Tidak Terduga sebesar Rp. 10,9 Milyar yang bersumber dari APBD Pelalawan Tahun Anggaran 2012 yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya” lanjut Budi menegaskan pernyataannya.

Atas temuan fakta tersebut, JP2K mendesak KPK agar segera menindaklanjuti praktek penyelewengan dana ini dengan cara berkoordinasi dengan BPK terkait hasil audit penggunaan DTT secara lengkap, memanggil HM. Harris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta seluruh oknum yang terlibat untuk diperiksa. (GEP)

TINGGALKAN BALASAN