Jokowi bersama Dirjen PPMD Kemendesa Meninjau PKT di Kab. Banjar

Banjar, Semaraknews – Jokowi bersama Dirjen PPMD Kemendesa meninjau Program Karya Tunai (PKT) di Desa Pematang Panjang Kabupaten Banjar (26/3). Taufik Madjid yang saat ini sedang menjabat sebagai Dirjen PPMD Kemendesa PDT dan Transmigrasi datang lebih awal sekitar pukul 10.00 WITA (26/3) sebelum peninjauan yang akan dilakukan oleh Jokowi langsung pada siang harinya. Taufik Madjid berkeliling area yang menjadi PKT di Desa Pematang Panjang diselingi dengan obrolan-obrolan singkat dengan para pekerja.

“Jokowi kesini dalam rangka peninjauan PKT, sudah berjalan atau belum programnya di desa. Untuk sumber dana PKT diambilkan dari pos dana desa TA 2018,” ucap Dirjen PPMD.

Saat ditanya mengenai manfaat PKT, Taufik mengatakan bahwa program ini akan membuka akses jalan warga. Sehingga warga akan terbantu mobilitasnya. Selain itu juga untk mempermudah akses jalan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Manfaat jalan ini kan membuka akses ke persawahan, kalau banjir susah orang untuk lewat. Atau bisa saja lewat tapi jalannya rusak. Selain itu akses jalan ini untuk membantu apabila ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sehingga kebakaran bisa cepat ditangani. Walaupun tidak aspal, tapi bisa dilalui mobil karena programnya hanya pengerasan”, tambahnya.

“PKT ini merupakan program yang seharusnya dilakukan oleh setiap desa karena dari 74.957 desa, semuanya mendapatkan Program Karya Tunai. Yang jadi masalah kan tidak mungkin Presiden meninjau keseluruhan,” imbuhnya.

Menurut Dirjen PPMD untuk anggaran PKT Tahap I di Kabupaten Banjar sudah 100% dibagikan. Untuk dapat melanjutkan ke Tahap II, laporan pertanggung jawaban (LPJ) Tahap I harus sudah beres. Sehingga dana untuk melanjutkan PKT Tahap II bisa cair.

“Ada mekanisme yang harus dilalui, pelaporan akan dievaluasi. Pertama yang paling preventif yaitu pelaporan BUMDes ke Kabupaten. Kemudian pada tahapan pelaksanaan nantinya akan ada auditor dari Inspetorat Kabupaten. Yang ketiga ada pengawasan masyarakat. Dari masyarakat juga harus memberikan informasi tentang penggunaan dana desa di wilayahnya. Oleh karena itu setiap PKT ini diwajibkan untuk membuat papan informasi yang berisi tentang kegiatan PKT di tiap-tiap wilayah agar masyarakt bisa memantau,” tandas Taufik.

Papan pengumuman PKT di Desa Pematang Panjang

Taufik Madjid menambahkan, dari program dana desa (DD) terdapat prestasi yang sudah dapat dilihat bentuknya seperti terbangunnya jalan sejauh 121.000 km, ada juga ribuan PAUD, Posyandu, Pasar Desa dan masih banyak lagi. Namun tetap harus dievaluasi seperti tata kelola. Agar tidak menjadikan temuan keganjalan.

“Di tahun 2017 terdapat 200-an temuan, namun setelah diverifikasi tidak semuanya mengandung unsur pelanggaran. Ada yang masalah administratif sedangkan yang masuk ke pengadilan hanya 47 kasus saja. Korupsi ada dan langsung tidak ada ampun kalau korupsi,” ujarnya.

Dana Desa merupakan komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan menjauhkan desa dari indeks atau kategori sangat miskin. Dari pihak Kemendesa juga belum mengetahui apakah program ini akan berlanjut terus setiap tahunnya. Apabila terdapat anggaran desa yang turun dari tahun sebelumnya, hal tersebut bisa jadi menunjukkan bahwa desa di wilayah tersebut sudah naik indeks-nya.

TINGGALKAN BALASAN