Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada pada kisaran 30 persen, meningkat dari 24,7 persen pada 2014. Sesuai UU Keuangan Negara, rasio batas utang terhadap PDB sebesar 60 persen, yang berarti utang negara saat ini relatif aman. Di banding negara lain, Indonesia masih terkendali. Di Amerika, rasio hutang terhadap PDB sebesar 105 persen, bahkan di Jepang rasio hutang terhadap PDB mencapai 253 persen.

Beberapa tahun terakhir hutang Indonesia lebih mempertimbangkan dana lokal daripada dana asing. Ini merupakan strategi dalam mengurangi risiko nilai tukar rupiah dan ketidakstabilan ekonomi global. Strategi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan surat utang berdenominasi rupiah yang diterbitkan dalam lingkup domestik. Statistik dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi pinjaman luar negeri dari 78 persen ke 30 persen pada 2008 ke 2017.

Di sisi lain, anggaran pemerintah diprioritaskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur sesuai program utama Presiden Joko Widodo. Tercatat proyek-proyek besar seperti tol laut, bandara, kereta api cepat, jalan tol, bendungan, PLTA, dan lain-lain berhasil dibangun. Dalam pemerintahan Jokowi, pengeluaran anggaran untuk infrastruktur meningkat empat kali lipat dari pemerintahan sebelumnya menjadi 10 miliar dollar AS. Jadi jelas, pemerintah secara nyata membangun dan terus membangun.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Joko Widodo mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, termasuk menyiapkan program beasiswa pascasarjana. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program kesehatan telah menyasar lebih dari 70 persen penduduk Indonesia dan anggarannya terus meningkat. Program JKN juga menjadi target pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat pada 2019.

Dari data Kementerian Keuangan, bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengalami kenaikan sebesar 11 persen, 54 persen, dan 118 persen. Strategi anggaran pemerintah dinilai meningkatkan produktivitas dan standar hidup yang dalam jangka panjang akan mengalami pertumbuhan. Produktivitas ditentukan oleh pertumbuhan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Dengan mengalokasi sebagian besar anggaran untuk hal tersebut, Indonesia berada di jalur peningkatan produktivitas, yang memicu pertumbuhan ekonomi dan akan membawa ke posisi utang yang semakin membaik.

Satu hal yang menjadi sisi negatif yaitu bahwa masalah utang Indonesia dianggap sebagai isu ekonomi yang mengancam, terus dibesar-besarkan dan dipolitisasi menjelang Pilpres 2019. Rasio utang terhadap PDB Indonesia masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Pemerintah membawa negara ke arah yang benar dalam pengelolaan hutang negara, yaitu kemajuan pembangunan.

Penulis: Andi Ayu (Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa)

LEAVE A REPLY