IDeAS Selenggarakan Diskusi Publik Bertemakan “Mendorong Percepatan Pembangunan PSN Provinsi Aceh”

Penyelenggaraan diskusi IDeAS (MH)

Proyek Strategis Nasional wilayah Aceh merupakan salah satu program yang menjadi unggulan dalam 3 tahun belakangan ini, dalam perkembangannya proyek ini mendapatkan berbagai pujian dan kritikan. Sudah beberapa proyek yang terealisasi, namun pada kenyataanya masih banyak juga proyek yang mangkrak dan bahkan terkesan hanya “membuang uang rakyat”. untuk menanggapi hal tersebut salah satu organisasi di Aceh Institue for Defelopment of Acehnese Society (IDeAS)  menyelenggarakan diskusi di 3in1 Coffee Lampineung Kota Banda Aceh dengan dihadiri oleh beberapa narasumber yang berkompeten antaralain Wakil Bupati Pidie, Juru Bicara Pemerintah Aceh, dan Ketua DPD Bara JP Aceh.

Terdapat 7 PSN yang sedang berjalan dan terkendala. Wakil Bupati Pidie, Fadhullah T.M Daud , S.T pada kesempatan pertama memberikan pemaparan terkait kondisi geografis Kabupaten Pidie yang memiliki potensi bagus, seperti kondisi lahan padi yang luas, kondisi sungai dengan debit melimpah namun sering tidak terkontrol sehingga menimbulkan banjir, kekeringan, gagal panen. Untuk mengontrol debit air maka dibangun 3 bendungan yaitu Bendungan Rukoh, dengan progres tidak ada kendala dan bisa dijalankan, Bendungan Tiroh, dengan progres terhambat pada pembebasan lahan dan relokasi penduduk, dan Bendungan Rajui, dengan progres terlaksana dan dalam tahap penyelesaian berupa pembuatan jaringan penyaluran air.

Beliau menambahi bahwa manfaat yang diperoleh atas dibangunya PSN antaralain mencegah banjir, Pengairan sawah dan pemaksimalan musim tanam padi, dan dapat menjadikan Kabupaten Pidie sebagai lumbung padi Aceh. Disamping itu Progres pembangunan jalan tol 75 km, baru dimulai pada satu kecamatan, sisanya dalam tahap pembebasan lahan.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Ketua DPD Bara JP Aceh, Dr. M Adli Abdullah, SH, MCL. Beliau mengatakan progres perkembangan PSN di Aceh lebih menjadi perhatian presiden dibandingkan daerah lain, maka perlu segera dilakukan groundbreaking mengingat masa jabatan Presiden tinggal 2 tahun. Beberapa permasalahan PSN yang perlu diperhatikan diantaranya adalah permasalahan internal pemerintahan. Contoh: Bendungan Kereteu sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh presiden pada tahun 2015, namun hingga sekarang masih terhenti dengan alasan pembebasan lahan. Permasalahan investor dengan penguasa setempat. Contoh: dalam pembangunan KEK Arun Lhoksumawe sebelumnya telah disetujui bahwa saham hanya diperuntukkan pada investor, namun pada kenyataanya pemerintah setempat meminta sebagian saham tersebut yang menyebabkan kepercayaan investor berkurang.

Saifullah Abdul Gani, sebagai Jubir Pemerintah Aceh menjadi pemapar terakhir mengatakan terdapat 7 PSN di Aceh, antaralain Bendungan Kereuteu, Bendungan Rukoh, Bendungan Tiro, Daerah irigasi Lhok Guci, Daerah irigasi jambo Aye, Pembangunan jalan tol Binjai – Banda Aceh, dan Kawasan Ekonomi Khusus Lhoksumawe. Kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan PSN antaralain menyediakan lahan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mengidentifikasi permasalahan, dan membantu proses penyelesaian permasalahan. Dalam pemaparanya beliau juga mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan PSN Aceh terhambat seperti pembebasan lahan yang bukan hanya permasalahan uang, namun juga permasalahan sosial budaya. Kemudian sikap penguasa daerah yang tidak proaktif dalam menarik investor. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak LSM yang melakukan advoaksi bukan pada pemberdayaan.

Dalam penutupan diskusi tersebut disampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan diselenggarakan secara rutin, sehingga progres pembangunan PSN di Aceh dapat dikebut dan diperoleh manfaatnya. (MH)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN