1. GREAT DEPRESSION

Apa itu great depression? Apa hubungannya bagi Indonesia?

Pada 1920-an Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang terjadi selama 10 tahun, yaitu pada tahun 1929-1939 yang dikenal dengan sebutan The Great Deppression. Kejadian ini terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Herbert Hoover. Pada 1920, ekonomi Amerika meningkat pesat sehingga berakibat pada meningkatnya pendapatan kekayaan Negara hingga dua kali lipat dan hal tersebut dikenal dengan The Roaring Twenties, sehingga memicu spekulasi besar-besaran dan mencapai puncaknya pada tahun 1929.

Awal dari permasalahan ini terjadi pada September 1949 dimana harga saham tuhun perlahan. Klimaksnya terjadi pada 24 oktober 1929, dimana terjadi pelepasan saham secara masif. Sebanyak 13 juta lembar saham di lepas pada hari itu.  Dow Jones Industrial Average jatuh hingga 11 %, peristiwa itu disebut Black Thursday. Pada 29 Oktober 1929 mejadi titik terparahnya, sebanyak 16 juta lembar saham terjual dalam suasana panik luar biasa, disebut dengan Black Tuesday. Ada beberapa dampak dari hal tersebut, yaitu:

  • Menurunnya daya beli
  • Menyusutnya investasi
  • Mengguncang sektor industry
  • Bertambahnya pengangguran
  • Tunawisma makin merebak
  • Dll

Pada 1930, gelombang I melanda perbankan. Masyarakat hilang kepercayaan dan menarik dananya dari bank secara besar-besaran serta memaksa bank melikuidasi pinjaman guna melengkapi cadangan kas. Belum pulih seutuhnya, sapuan berikutnya terjadi pada musim semi dan gugur di tahun 1931 dan 1932. Puncaknya pada 1933, banyak bank ditutup.

Pemerintahan Hoover bukan tanpa reaksi menanggapi hal tersebut. Pemerintahan Hoover mengambil langkah untuk memberi pinjaman pada bank dengan harapan bank bisa berjalan dan beroperasi normal. Namun realita berbicara lain, karena kondisi makin parah. Menurut Gene Smiley, Profesor dari Marquetta University menyatakan pada 1930 pengangguran 4 juta orang, 1931 mencapai 6 juta orang, mengganas pada 1933 menjadi 15 juta orang.

2. TRAGEDI 1998

Mungkin tragedi ini masih tersimpan rapi di benak pikiran kita. Tragedi dimana kita berada di titik paling bawah kita. Pada Agustus 1997, mata uang rupiah mulai bergerak di luar pakem normal. Rupiah tidak saja bergeliat negatif, tapi lebih dari itu. September 1997, Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) bersujud di titik terendahnya. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk membayar utang.

Padahal beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Juni 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih sangat adem, hanya Rp 2.380 per dolar. Mendadak pada Januari 1998, dolar menguat menyentuh level Rp 11.000. Kemudian pada Juli 1998, rupiah terus merosot , US$1 setara dengan Rp 14.150. Pada 31 Desember 1998, rupiah menguat perlahan, tapi hanya mampu meningkat hingga Rp 8.000 untuk US$1.

Pada Juni 1997, banyak yang berpendapat bahwa Indonesia masih jauh dari krisis. Karena beberapa pandangan ketika itu menyatakan bahwa Indonesia berbeda dengan Thailand. Indonesia memiliki inflasi yang rendah, surplus neraca perdagangan lebih dari US$900 juta, cadangan devisa cukup besar, lebih dari US$20 miliar, dan sektor perbankan masih baik-baik saja. Walaupun sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak perusahaan Indonesia yang meminjam dalam bentuk dolar. Karena sebelum 1997 memang tercatat bahwa rupiah menguat atas dolar Amerika. Jadi, pinjaman dalam bentuk dolar dianggap jauh lebih murah.

Faktor yang mempercepat efek bola salju krisis moneter adalah rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat, ditambah kondisi kesehatan Presiden Soeharto saat memasuki tahun 1998 yang kian memburuk sehingga melahirnya ketidakpastian terkait suksesi kepemimpinan nasional. Yang tak kalah penting adalah sikap plin-plan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut berkelindan dengan besarnya utang luar negeri yang segera jatuh tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, dan bencana alam La Nina yang membawa kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Tercatat, dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 miliar dolar AS, sekitar 72,5 miliar dolar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 miliar dolar AS akan jatuh tempo pada 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 miliar dolar AS. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dolar AS pada 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dolar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.

Risikonya, rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dolar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/1999 yang diumumkan 6 Januari 1998. RAPBN dinilai tak realistis. Krisis yang menandakan kerapuhan fundamental ekonomi tersebut dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Peringkat internasional bank-bank besar tersebut memburuk, tak terkecuali surat utang pemerintah, peringkatnya ikut lengser ke level di bawah “junk” atau menjadi sampah.

Tak sampai di situ, kemudian ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dolar/kapita pada 1996 dan 1.088 dolar/kapita pada 1997 menciut menjadi 610 dollar/kapita pada 1998. Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), berada dalam kondisi yang sangat miskin pada 1999 jika ekonomi tak segera diperbaiki.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 berubah menjadi nol persen kuartal terakhir 1997. Angkanya terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I/1998, kontraksi 16,5 persen kuartal II/1998, dan terus terkontraksi 17,9 persen kuartal III/1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah mencapai 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya alias tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah. Karena dunia bisnis sudah tercekik akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen.

3. PERLUKAH INDONESIA KHAWATIR?

Kini, tak terasa tahun-tahun kelam tersebut sudah berlalu. Telah berlangsung beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional. Secara umum, semuanya berjalan baik. Namun akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dibuat tegang dengan kabar jatuhnya nilai tukar rupiah yang berkelanjutan. Trauma masa lalu membuat masyarakat seakan-akan mendapat gambaran bagaimana Indonesia ke depannya jika rupiah terus jatuh.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Karena dari segala indikator ekonomi politik tahun 1998 sangat berbeda dengan tahun 2018. Sebenarnya bukan nilai mata uang rupiah yang melemah sehingga membuat nilai tukarnyapun melemah. Penyebab melemahnya nilai tukar rupiah lebih disebabkan karena menguatnya nilai mata uang dollar AS terhadap mata uang negara-negara di dunia.

Pada september 2018, menurut Denni Puspa Purbasari (Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomu Kantor Staf Presiden) cadangan devisa Indonesia yaitu US$118 milliar. Sehingga posisi Indonesia masih sangat aman dari krisis moneter. Namun bukan berarti pemerintah tanpa respon menanggapi kejadian ini.

Selain cadangan devisa yang masih aman, Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan bank-bank sentral negara lain sehingga bisa melakukan back-up apabila kita mengalami krisis.

Belajar dari dua kejadian sebelumnya, krisis ekonomi tersebut terjadi karena adanya ketidakpercayaan yang dilakukan pelaku ekonomi terhadap bank sentral negara masing-masing. Sehingga menyebabkan bank sentral tersebut semakin terpuruk untuk menutupi krisis yang terjadi. Langkah yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap percaya kepada kebijakan pemerintah dan tidak mengurangi daya beli kita terhadap barang-barang dalam negeri sehingga target yang dipasang pemerintah tidak meleset akibat adanya rasa tidak percaya dari masyarakat.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan dari kepemimpinan baru Jokowi-JK yakni terobosan yang berani yang tidak hanya berhenti di zona gembar-gembor infrastruktur. Di tangan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi terbilang cukup stabil. Jika dibanding target yang ditetapkan dalam RPJMN atau APBN, hasilnya memang agak kurang mentereng.

Pada 2015, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 4,88 persen, meleset sekitar 0, 82 persen dibanding target APBN dan tergelincir 0,92 dibanding RPJMN. Lalu tumbuh 5,02 persen pada 2016, meleset tipis 0,12 dibanding APBN dan 1,8 persen dibanding RPJMN.

Dan, pemerintah berhasil menorehkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2017 sebesar 5, 06 persen, yang berarti meleset sekira 0,16 dibanding APBN dan 2,06 dibanding RPJMN. Sekalipun demikian, secara komparatif torehan pemerintah masih sangat gemilang. Untuk melengkapi itu, pemerintah masih memerlukan terobosan lain, terutama terkait angka pertumbuhan yang lebih progresif dan kualitas pertumbuhan itu sendiri.

Sekalipun secara komparatif angka yang diraih cukup menggembirakan, sejatinya secara domestik Indonesia masih memerlukan angka yang jauh lebih tinggi agar kue ekonomi yang tersajikan bisa mengimbangi lonjakan angkatan kerja yang kian besar (bonus demografi), mengurangi pengangguran, dan memperkecil angka kemiskinan.

Oleh karena itu, memori  great depression dan krisis moneter 1998 harus tetap kita jadikan sebagai reminder penting bahwa apapun alasannya, pemerintah harus mengambil semua jalan yang mungkin untuk menambal kerapuhan ekonomi yang bisa berakibat krisis. Sebab, apapun alasannya, kerapuhan ekonomi yang bisa berujung pada krisis pada akhirnya akan mempersempit peluang rakyat banyak untuk mendapatkan “hak untuk hidup sejahtera”. Semoga.

LEAVE A REPLY