Pekanbaru,Semarak.news-Front Pejuang Rakyat (FPR) menggelar Aksi Unjuk Rasa di depan Kantor Gubernur Riau (24/9) diikuti oleh ratusan orang dengan Rendi Khamsah sebagai koordinator lapangan.

Massa memulai aksi unjuk rasa pukul 10.30 WIB di depan pustaka wilayah Pekanbaru. Massa yang hadir teri diri atas bagian-bagian FPR diantaranya AGRA Riau, SERUNI Riau, PEMBARU Riau, dst. Pukul 11.30 WIB massa bergerak menuju kedepan Kantor Gubernur untuk menyampaikan orasinya.

Berto anggota GMNPI menyampaikan orasinya yaitu meminta Pemerintah Riau untuk menaikkan gaji buruh tani yang dianggap terlalu rendah. “Naikkan Harga Kelapa, masyarakat tidak sejahtera”, ujarnya.

Ada 18 tuntutan massa yang disampaikan kepada pemerintah Riau, yaitu :

1. Jalankan reformasi agraria sejati, tolak reformasi agraria palsu Jokowidodo dan bangun industri nasional yang kuat dan mandiri

2. Hancurkan monopoli tanah, cabut ijin penguasaan tanah luas dan distribusikan tanah bagi buruh tani dan tani miskin

3. Kembalikan hak atas tanah kepada suku bangsa minoritas

4. Tolak monopoli input dan output pertanian

5. Naikkan Upah Buruh dan perbaiki kondisi kerja di perkebunan

6. Hentikan pembangunan yang bergantung pada hutang denganIMF WorldBank

7. Hentikan pembangunan yang bergantung pada hutang dan investasi asing, wujudkan pembangunan yang mengabdi pada kepentingan rakyat.

8. Berikan kepastian lapangan pekerjaan bagi rakyat

9. Tolak pencabutan subsidi pendidikan dan kesehatan

10. Turunkan harga kebutuhan Pokok Rakyat

11. Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap perjuangan rakyat

12. Hentikan dan tindak tegas monopoli harga kelapa

13. Menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan harga dasar kelapa di tingkat petani dan optimalisasi produk turunan kelapa serta mengeluarkan perda tentang Tataniaga kelapa dengan SRG dan mendesak untuk segera dilaksanakan

14. Perlu ada industri kelapa terpadu yang dikelola langsung oleh rakyat

15. Berikan cuti haid dan hamil tanpa membebankan dengan syarat-syarat dan pemeriksaan kepada buruh tani perempuan yang bekerja di perkebunan

16. Penuhi semua hal yang menjadi tuntutan Tenaga Kesehatan (RTK) kan. Kampar

17. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati Kampar dan DPRD kab. Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan kehidupan demokrasi sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

18. Mendesak pihak kepolisian RI untuk segera mungkin menindaklanjuti secara hukum tindakan represif dan premanisme yang telah dilakukan oleh Oknum Satuan Polisi Pamong praja (SATPOL PP) Kab. Kampar “sesuai dengan laporan (LP/212/VII/2018/RIAU/RES KAMPAR) pada tanggal 17 juli 2018.

Pukul 12.00 WIB massa membubarkan diri dari kantor gubernur dan menuju kantor DPRD Riau. Selanjutnya massa sampai di kantor DPRD Riau pukul 13.30 WIB. 3 orang perwakilan Anggota DPRD mendatangi massa,salah seorang anggota DPRD, Petias Pasaribu komisi 2 DPRD bidang pertanian menyampaikan “kami akan  menyampaikan kepada DPRD Riau dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat” ujarnya. Setelah itu anggota DPRD menandatangani perjanjian damai dengan massa dan selanjutnya massa membubarkan diri dengan dan aman pukul 15.00. (FS)

 

LEAVE A REPLY