Timika, Semarak.news – Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta rombongan DPR RI dan DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Papua pada 3-4 April 2020. Pagi ini (4/3) Bamsoet mengunjungi Area pertambangan PT Freeport Indonesia untuk mengecek kondisi Underground Mine dan Grasberg.

Dalam situasi konflik pasca kontak tembak antara Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata OPM dengan Aparat Keamanan di Tembagapura, Bamsoet beserta rombongan mendapat pengawalan terbuka dari TNI/POLRI dan pengamanan tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Bamsoet menegaskan, negara tidak boleh kalah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Karena itulah, meskipun pihak keamanan menyarankan untuk menunda karena ada kontak senjata dan tidak kondusif di daerah yang akan dilalui di Distrik Tembagapura, namun dirinya beserta rombongan pimpinan MPR, DPR, dan DPD tetap berangkat meninjau aktivitas usaha PT Freeport Indonesia.

Rombongan menempuh perjalanan darat 2,5 jam dari Timika menuju Tembagapura dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan dilanjutkan menggunakan trem atau kereta gantung menuju puncak Gressberg di ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut. Di lokasi, Bamsoet langsung aktivitas penambangan pasca keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia melalui Induk Industri Pertambangan yang dipimpin PT Inalum.

“Ini membuktikan kedaulatan bangsa atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Sebagaimana amanah Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setelah menguasai 51 persen saham Freeport, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan cadangan 1,8 miliar ton mineral tambang emas dan tembaga senilai lebih dari Rp.2.500 triliun di Grasberg, membawa keuntungan bagi kemakmuran Papua khususnya dan Indonesia umumnya,” ujar Bamsoet saat meninjau underground 1.760 meter di bawah permukaan tanah tambang Grasberg Freeport, Tembagapura, Mimika, Papua, Rabu (4/3).

Turut hadir Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin, Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR untuk Papua/MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai, serta para anggota DPR dan DPD Dapil Papua dan Papua Barat. Hadir pula Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Rombongan didampingi jajaran PT Freeport Indonesia, antara lain Presiden Direktur Tony Wenas, Kepala Teknik Tambang Zulkifli Lambali, dan Direktur HR Ahmad Ardianto.

Mantan Ketua DPR ini memaparkan, dengan cadangan 1,8 miliar ton mineral, Freeport masih bisa berproduksi hingga 2051. Jeda waktu 31 tahun sejak 2020 ini tak boleh disia-siakan Freeport untuk membangun Indonesia melalui aktifitas usaha pertambangan. Setelah menunjuk Claus Wamafma, putera asli Papua pertama yang dipercaya menduduki kursi direktur, Freeport harus mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal Papua hingga mencapai 50 persen. Data PT Freeport Indonesia, dari 7.096 pekerja sebanyak 2.890 atau sekitar 40,7 persen merupakan warga asli Papua.

“Saat ini Freeport sedang mengalihkan pertambangannya dari tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground mine), dan digadang menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia, dengan peningkatan kapasitas produksi bertahap dimulai pada 2020 sebesar 96 ribu ton/hari, 2021 sebesar 160 ribu ton/hari, 2022 sebesar 216 ribu ton/hari, dan 2023 sebesar 217 ribu ton/hari. Jangan sampai peralihan ini menyebabkan terganggunya penyerapan tenaga kerja. Malah justru harus menjadi peluang untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal asal Papua,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini selain mengagumi Masjid Al Baabul Munawar dan Gereja Oikhumene Soteria yang berada berdampingan di perut bumi kedalaman 1.760 meter di bawah permukaan tanah, juga mengingatkan agar Freeport bisa mempercepat pembangunan smelter di Gresik yang saat ini progresnya masih dibawah 5 persen. Sesuai amanah UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), perusahaan tambang wajib membangun smelter atau pemurnian tambang untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil tambang.

“Papua merupakan tanah yang diberkati Tuhan. Sehingga kekayaan nasional harus diolah di dalam negeri dan dimanfaatkan sebesarnya untuk rakyat, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Jangan sampai ditengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam, bangsa kita khususnya masyarakat Papua malah justru dirundung kemiskinan,” pungkas Bamsoet. [SY]

LEAVE A REPLY