Murad Ismail Keluhkan Rendahnya APBD Maluku

Murad Ismail Keluhkan Rendahnya APBD Maluku

0
14

Jakarta, Semarak.News – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dicairkan oleh pemerintah kepada Provinsi Maluku sebesar Rp3,14 miliar masih terbilang kecil. Gubernur Maluku Murad Ismail sempat mengeluh karena nantinya dana tersebut akan digunakan  untuk membiayai provinsi sebesar Maluku.Luas wilayah Provinsi Maluku tidak akan terpenuhi kebutuhannya apabila dana dari pemerintah kecil.

“Ibu Menteri, luas wilayah Provinsi Maluku itu ada di laut, luasnya jauh dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Untuk pergi ke satu kota kabupaten saja, bisa butuh waktu sampai dua jam, sementara APBD kami kecil sekali,” kata Murad di Gedung The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (20/2).

Murad juga menambahkan bahwa kondisi keuangan Maluku saat ini berbanding terbaliik dengan beban pembangunan dan tingkat kemahalan di daerah. Artinya, peredaran perputaran ekonomi di masyarakat tidak seimbang yang pada akhirnya anggaran pendapatan mengalami defisit setiap tahun.

Saat 2019, kondisi keuangan daerah ternyata sudah defisit ratusan juta rupiah, ada proyek yang sudah jalan, terpaksa ngutang, kalau sudah selesai 50 persen, baru dibayar,” tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi hal tersebut bahwa kondisi yang dialami Provinsi Maluku merupakan suatu permasalahan yang mirip dengan daerah lain di Indonesia. Ia menyarankan kepada Gubernur Maluku untuk mengecek kembali jumlah hutang daerah dan kemudian hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.

“Nanti tolong dicek ya, berapa utangnya, nanti laporkan ke saya,” ungkap Menteri Keuangan.

Gubernur Maluku berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan kembali Provinsi Maluku yang dimana beban pembangunan sebagai daerah kepulauan  lebih berat dibandingkan dengan pembangunan daerah daratan.

Sebelumnya, pada tahun 2019 Gubernur Maluku juga pernah melaporkan kejadian yang sama terkait rendahnya APBD kepada Sri Mulyani. Saat itu, Kementerian Keuangan menindaklanjuti keluhan kepala daerah dengan mengecek transfer di kabupaten/kota dan provinsi baik yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, pihaknya juga memeriksa beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) maupun daerah menggunakan dana APBD.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY