Sorong, Semarak.News – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) Surung H. Sibarani, menyambut baik kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), atau yang lumrah dengan sebutan virus corona.

Surung mengimbau, masyarakat bisa mematuhi semua instruksi yang disampaikan kepala daerah, termasuk membatasi interaksi manusia (social distancing), demi memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut.

“Jangan dianggap remeh, membatasi interaksi manusia, salah satu upaya memutus jaringan penyebaran virus. Masyarakat harus sadar bahwa penanggulangan penyebaran virus corona ini harus dilakukan bersama dan serentak,” tulis Surung via aplikasi whatsapp (WA), Kamis (19/3).

Kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini menyatakan, kebijakan social distancing dengan cara ‘merumahkan’ pelajar hingga aparatur sipil negara (ASN) dan membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang, sudah sangat tepat ditengah kekhawatiran warga pasca diterpa isu corona saat ini.

Hanya saja, kata dia, pemerintah harus lebih agresif dalam memproteksi warganya, baik dari bahaya virus corona secara langsung maupun efek lainnya yang disebabkan isu corona yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang.

“Saran kami pertama, pemerintah daerah segera menugaskan tim khusus melakukan penyemprotan disinfektan di semua fasilitas umum. Jangan hanya semprot satu kali dan selesai, tetapi dilakukan secara berkesinambungan hingga masalah virus ini bisa benar-benar tuntas,” kata Surung.

Selain upaya penanggulangan penyebaran virus, Surung juga mengingatkan agar pemda segera membentuk tim khusus pengendali pasar, guna mengendalikan harga dan kebutuhan sembako bagi masyarakat.

Persoalannya, lanjut Surung, aktivitas manusia erat kaitannya dengan denyut kegiatan perekonomian, yang tidak menutup kemungkinan, isu corona saat ini juga bisa berdampak pada kegiatan perekonomian kedepannya.

Tim pengendali pasar ini, kata Surung, bertugas melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat, agar tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Pasalnya, kata dia, saat ini terpantau sudah ada sejumlah barang yang mulai langka di Papua Barat.

“Contoh soal kebutuhan masker,  sekarang langka, harganya juga naik. Nah, jika pemerintah tidak membentuk tim khusus mengendalikan pasar, bisa jadi muncul masalah sosial ekonomi ditengah masyarakat. Sebelum terjadi lebih baik diantisipasi jauh-jauh hari,” tambah anggota DPR PB dari Dapil Kota Sorong ini.

Sumber: https://papuabaratpos.com/pemerintah-diminta-bentuk-tim-pengendali-pasar/

LEAVE A REPLY