Kupang – NTT, Semarak.News | Fraksi Partai Perindo DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk mengubah kebijakan berkaitan dengan penetapan skala prioritas pembangunan ruas jalan status jalan provinsi di Kabupaten Alor.

Maksud mengubah kebijakan tersebut agar khusus ruas jalan Kota Kalabahi menuju Kokar Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL), yang merupakan status jalan provinsi masuk dalam skala prioritas untuk pembangunannya.

Pasalnya, ruas jalan tersebut sangat rusak parah. Fraksi Perindo melihat hal ini penting mengingat dalam RPJMD penetapan ruas, status jalan Kalabahi – Kokar tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan. Padahal, sudah hampir 16 Tahun jalan ini tidak dilakukan perbaikan bahkan terkesan diabaikan oleh Pemprov NTT.

Demikian ditegaskan Rocky Winaryo, SH, saat membacakan naskah pendapat akhir Fraksi Partai Perindo dalam Rapat Paripurna DPRD NTT dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2019, Rabu, (8/7/20).

Kondisi ruas jalan Kalabahi Kokar yang sangat rusak parah (Foto:Joka)

Rocky Winaryo, anggota DPRD NTT Daerah Pemilihan (Dapil) 6 ini menyebut, dari data Dinas PUPR Provinsi NTT tahun 2018, merilis ruas jalan Kalabahi – Kokar sepanjang 24 KM ini mengalami kerusakan hingga 66,11 % atau 16,11 KM. Hal ini sangat prihatin bagi setiap pengguna jalan, baik berkendaraan roda dua maupun roda empat yang melintasi karena harus ekstra hati-hati. Jika tidak maka nyawa menjadi taruhan.

Apalagi mengingat ruas jalan ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat kabupaten Alor yang sangat penting.

“Dimana terdapat Padang Garam dan Tenun Ikat di Desa Dulolong yang pernah di kunjungi Gubernur NTT. Lalu lintas pendistribusian berton-ton ikan segar dari TPI Kokar ke Kalabahi, ada Taman Suaka Alam Perairan (TSAP) di Sebanjar, ada Fenomena Air Laut Dingin di Alor Kecil, Hutan Manggrove di Desa Aimoli, Kolam Bidadari di Bota. Yang tak kalah penting akan ada Pagelaran Festival Al-quran tertua di Asia Tenggara, yang rencananya akan di hadiri oleh Gubernur Victor Laiskodat. Maka Fraksi Perindo meminta Pemprov untuk memperhatikan dan mengubah kebijakan menjadi ruas jalan prioritas pembangunan,” tandas Rocky Winaryo.

Selain itu, pengusaha muda Alor yang kini menjadi anggota DPRD juga menyampaikan bahwa Gubernur telah mengeluarkan Keputusan No 202/KEP/HK/2020 Tentang Penerima Jaring Pengaman Sosial Dampak Corona Virus Disease Provinsi NTT tertanggal 18 Juni 2020.

Keputusan itu tertuang untuk mengalokasikan bantuan dana sebesar Rp. 500.000 bagi setiap KK per bulan. Rocky menyatakan, menurut informasi bantuan tersebut telah dirubah dalam bentuk beras 35 kg ditambah uang tunai sebersar Rp. 150.000. Hal ini Fraksi Perindo berpendapat agar tetap menggunakan pemberian uang tunai Rp. 500.000 per KK karena jika menggunakan beras, akan terjadi tambahan biaya untuk pengangkutan/pendistribusian dan biaya pendampingan termasuk penyusutan kebocoran.

Selanjutnya, untuk tenaga medis, Fraksi Perindo juga meminta pemerintah wajib memberikan perhatian serius dalam hal menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai antara lain.

“Fasilitas-fasilitas itu seperti rumah tinggal maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Khusus untuk Dokter Interenship, pemerintah wajib memberikan mereka insentif daerah yang cukup agar mereka merasa nyaman dan betah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu,” ungkap Rocky Winaryo. *(Joka)

LEAVE A REPLY