Alor – Kalabahi, Semarak.News | Bupati Alor Drs. Amon Djobo meminta maaf kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTT. Permohonan maaf ini disampaikan usai video ancam tutup kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Alor selama dua pekan viral di Media Sosial Facebook.

Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik itu, selain ancam tutup kantor BKAD Bupati Amon Djobo juga protes terhadap LHP audit BPK NTT Tahun 2019 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemda Alor. Sebab menurutnya, hasil audit BPK NTT tersebut atas pengelolaan keuangan seharusnya Alor mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya cukup kecewa karena pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu harusnya Alor mendapat opini WTP kenapa WDP, nah kalau begitu disclaimer saja,” tegas Amon Djobo ketika menggelar Konferensi Pers bersama wartawan di Ruang Kerjanya, Senin, (20/7/20).

Amon Djobo menandaskan, dalam video yang diunggah akun Facebook Ronal Goandys pada 18 Juli lalu, merupakan ungkapan kekecewaan sekaligus protes terhadap BPK yang memberikan opini WDP. Namun demikian, Amon mengakui bahwa BPK dalam melakukan audit tentunya sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Alor saya menyampaikan permohonan maaf kepada BPK NTT. Saya kira Alor dapat opini WTP tetapi ternyata WDP tidak apa-apa. Karena pemeriksaan audit yang dilakukan BPK tentu sesuai dengan mekanisme,” ujar Amon Djobo.

Bupati Amon Djobo menandaskan, LHP BPK tersebut yang memberikan opini WDP diakibatkan karena masih ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan dan Dinas PU yang dalam pengelolaan aset tidak berjalan sesuai ketentuan. Dirinya juga kesal atas sejumlah pimpinan OPD yang bekerja tidak maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi.

“Jabatan yang kita kasih itu merupakan amanah, harus digunakan dengan baik lalu kerja. Bukan sombong dengan jabatan,” tegas Amon Djobo sembari menandaskan dirinya juga kesal dengan video yang diunggah Ronal Goandys tanpa diedit.

“Saya marah karena memang saya sangat kecewa berat. Kalau kami salah silahkan ditangkap. Ya walaupun saya kecewa tetapi saya tahu bahwa tentunya BPK dalam melakukan audit sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tandasnya lagi.

Menurut Bupati Amon, pada saat audit BPK, dua OPD tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Dinas PU, BPK meminta laporan aset harus dirincikan. Pada saat dirincikan kami terlambat melaporkan sehingga keesokan harinya hasil rekomendasi BPK keluar dengan opini WDP. Bupati Amon optimis kedepan Pemda Alor akan lebih kerja keras lagi dalam hal laporan keuangan dan aset agar Alor bisa mendapat opini WTP dari BPK. *(Joka)

LEAVE A REPLY