Semarang, Semarak.News – Upah Minimum Provinsi 2020 akan naik sebesar 8,51 persen, hal itu berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis (17/10).

Nilai 8,51 persen tersebut dihitung berdasarkan  data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Susi Handayanie mengatakan bahwa Upah Minimum yang ditetapkan mengikuti formula PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Angka pengupahan ini dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan, yaitu sebesar 8,51%”, ujar Susi dalam rapat di Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah (21/10).

Namun, formula penghitungan tersebut menuai keberatan dari Aliansi Buruh di Jawa Tengah.

Aliansi Buruh Semarang dalam Pengawalan Persiapan Sidang Penetapan UMP di BPT3TKI Jawa Tengah (14/10).

Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Abidin mengatakan jika menggunakan PP No 78 tahun 2015 kenaikan UMP di Jawa Tengah masih kecil.

“Jika kenaikan tersebut diterapkan secara nasional akan memberatkan buruh khususnya wilayah Banjarnegara dengan angka upah hanya 1.610.000”, ujar Abidin (21/10).

Menurutnya dalam Pasal 88 ayat 4 UU 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa buruh berhak mendapatkan upah yang layak, yakni sesuai dengan KHL yang dapat diketahui dengan survei di lapangan.

“Dari Aliansi buruh akan mengajukan konsep penghitungan berdasarkan Pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang akan diajukan esok hari kepada Gubernur Jawa Tengah dengan melampirkan hasil survei dari Serikat Buruh”, lanjut Abidin. [LOY]

LEAVE A REPLY