Manado, Semarak.news– Bawaslu Kota Bitung membawa KPU Kota Bitung ke persidangan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Jumat, 12/10/2018).

Bawaslu Bitung menuntut KPU Bitung terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Bitung, dimana KPU Bitung telah mengganti dua bakal calon legislatif (Bacaleg) tanpa dasar yang jelas.

“Dalam pelaksanakan pergantian Bacaleg, KPU Bitung telah mengabaikan PKPU No. 20 tahun 2018. Pergantian Bacaleg yang berasal dari Partai Nasdem dan PKPI hanya berdasarkan tanggapan dari masyarakat,” kata Zulkifli, pelapor dan sekaligus anggota Bawaslu Kota Bitung saat sidang pemeriksaan.

Namun KPU Bitung masih yakin bahwa langkah yang mereka lakukan merupakan langkah yang tepat dan melalui prosedur yang benar.

“Terkait pergantian Bacaleg, KPU tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk mengganti Bacaleg tersebut, semua tergantung pada kewenang parpol untuk mempertahankan atau mengganti Bacaleg tersebut.” Ujar Syarifudin, pihak terlapor.

Herwyn Malonda selaku salah satu anggota majelis dalam persidangan tersebut menambahkan bahwa bacaleg dapat diganti jika tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Persidangan ini masih berlanjut. Dan direncanakan pada persidangan berikutnya akan dihadirkan saksi-saksi terkait untuk mendukung dan menguatkan fakta-fakta yang ada, agar Ketua majelis dan anggota majelis sidang dapat mempertimbangkan terkait keputusan apa yang akan diambil.

 

TINGGALKAN BALASAN