DPRD Kab. Sidoarjo Mendukung Hak Konstitusi SOMASI

Audiensi berlangsung di Ruang Banggar DPRD Kab. SIdoarjo [sumber: semarak.news]

Sidoarjo, Semarak.news – Audiensi kembali dilakukan di ruang Banggar DPRD Kab. Sidoarjo, pagi kemarin (21/3). Audiensi yang dihadiri sekitar  30 orang mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Sidoarjo (SOMASI) dan perwakilan anggota DPRD Kab. Sidoarjo berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam.

Sesuai kesepakatan pada audiensi sebelumnya, agenda pada audiensi ke dua ini adalah untuk mendapatkan titik temu antara SOMASI dan DPRD Kab. Sidoarjo. Audiensi dipimpin oleh ketua DPRD Kab Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan yang juga memimpin jalannya audiensi sebelumnya.

Selama berlangsungnya audiensi, pihak SOMASI mengemukakan pendapat mengenai tuntutan-tuntutan yang menjadi poin untuk mendapat dukungan dari DPRD Kab. Sidoarjo. Pihak anggota DPRD yang hadir dalam audiensi tersebut juga tidak absen dalam menanggapi pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan perwakilan SOMASI.

Salah satu pasal yang dibahas yaitu mengenai pengartian kalimat merendahkan kehormatan DPR yang tercantum pada pasal 122 poin K UU MD3 yang multitafsir. Pengartian yang multitafsir tersebut tentunya menjadi hal yang dilematis. Kondisi tersebut dinilai akan meresahkan pihak mahasiswa ketika melakukan demonstrasi guna mengkritik kinerja dewan.

Berangkat dari kondisi dilematis tersebut, pihak mahasiswa menilai bahwa DPRD Kab. Sidoarjo perlu memberikan jaminan konkret untuk menjamin jalannya demokrasi di wilayah Kab. Sidoarjo. Hal ini sejalan dengan pertanyaan yang dilayangkan partisipan PMKRI, Theo.

“Apa bukti konkret dari DPRD Kab. Sidoarjo dalam memberikan jaminan berjalannya demokrasi di wilayah Sidoarjo ?”, Tanya Theo kepada anggota DPRD Kab. Sidoarjo yang hadir

Menanggapi pasal tersebut, anggota komisi A  DPRD Kab. Sidoarjo, Wisnu Hardono menyampaikan perlunya pihak mahasiswa untuk mengaji lebih dalam pasal 310 dan 311 KUHP yang menjelaskan definisi dari fitnah dan penistaa sebagai bentuk pencemaran nama baik. Tujuannya adalah agar dalam mengemukakan pendapat didepan umum, pihak mahasiswa tetap berada pada jalur yang telah diatur dalam hukum.

Audiensi ditutup dan menghasilkan keputusan final berupa dukungan dari DPRD Kab. Sidoarjo kepada SOMASI untuk menggunakan hak konstitusi dalam mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemberlakuan UU MD3. [AG]

TINGGALKAN BALASAN