DOKUMEN tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS – RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2019-2024 telah rampung disusun oleh tim gabungan penyusun dan disampaikan dalam seminar akhir pada, 12 Juli 2019 lalu.
Latar Belakang
– Pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, salah satunya dengan melihat keberlangsungan ekosistem dan lingkungan.
– Pelaksanaan pembangunan daerah perlu menegaskan kembali arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional dan antar wilayah.
– RPJMD dalam penyusunannya dibutuhkan masukan analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan.
– Oleh karena itu, diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan, Rencana dan atau Program (KRP) pembangunan dalam suatu wilayah.
– Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
– Dokumen ini merupakan hasil analisis dari KLHS yang ditujukan sebagai dasar bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Alor. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJMD Kabupaten Alor untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dasar Hukum
– Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
– Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).
– Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725).
– Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059).
– Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817).
– Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725).
– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tana Cara Pembuatan dan Pelaksanaan Dalam Penyusunan KLHS RPJMD.
– Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
Dokumen KLHS RPJMD Alor ini dibuat dengan maksud menyelenggarakan analisis secara sistematik, menyeluruh dan partisipatif. Sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Tujuannya, agar memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Alor. Serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Alor telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2019-2024 sebagai masukan atas penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2019-2024.
Proses Penyusunan
Tata cara penyusunan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Alor ini mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Secara umum, tahapan yang dilalui antara lain, pembuatan dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan pendokumentasian dan validasi KLHS. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan KLHS RPJMD. Penyusunan KLHS Kabupaten Alor dimulai secara resmi sejak ditetapkannya SK Bupati Alor tentang Pembentukan Pokja, Tim Penulis dan Tim Sekretariat Penyusun KLHS RPJMD Kabupaten Alor.
Tahapan yang dilalui dalam penyusunan ini meliputi; Pembentukan Pokja, Tim Penulis dan Tim Sekretariat Penyusun Dokumen KLHS RPJMD. Penyusunan kerangka acuan kerja KLHS. FGD pertama – isu strategis dilanjutkan dengan penulisan dokumen. FGD kedua – capaian TPB, lanjutan penulisan dokumen, validasi dokumen, penyempurnaan dokumen, seminar hasil akhir, finalisasi dokumen, pencetakan/penjilidan serta publikasi/ advokasi.
Gambaran umum Kabupaten Alor; merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian Timur Laut memiliki Luas Wilayah 13.702,50 Km2, terdiri dari luas daratan mencapai 2.928,88 Km2 dan perairan seluas 10.773,62 Km2 serta panjang garis pantai 287,10 Km. Dari aspek administrasi pemerintahan, Kabupaten Alor memiliki 17 kecamatan, 158 desa serta 17 kelurahan dengan jumlah pulau 20 buah, yang terdiri dari 9 pulau berpenghuni dan 11 pulau lainnya tidak atau belum berpenghuni.
17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target dan 241 indikator adalah: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dengan 7 target dan 12 indikator. Mengakhiri kepalaran, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan dengan 8 target dan 14 indikator. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia dengan 13 target dan 26 indikator. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkwalitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, dengan 10 target 11 indikator.
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dengan 9 target 14 indikator. Memastikan ketersediaan dan menejemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi badi semua dengan 8 target 11 indikator. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan berkelanjutan dan modern bagi semua dengan 5 target 6 indikator. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua dengan 12 target 17 indikator. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi dengan 8 target 12 indikator.
Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara, dengan 10 terget 11 indikator. Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dengan 10 target 11 indikator. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan 11 target 13 indikator. Mengambil aksi negara untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, dengan 5 target 7 indikator. Mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan 10 target 10 indikator.
Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan mengembalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, dengan 12 target 14 indikator. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif semua level, dengan 12 target 23 indikator. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan 9 target 25 indikator.
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Alor; Pemberantasan Kemiskinan indikator capai 11, belum capai 11, perlu pendataan 0, perlu peningkatan 0 perlu penurunan 0, tidak ada data 2, jumlah 24. Peniadaan kelaparan indikator capai 2, belum capai 7, perlu pendataan 1, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, tidak ada data 1, jumlah 11. Kesehatan dan hidup yang layak indikator capai 7, belum capai 9, perlu pendataan 7, perlu peningkatan 1, perlu penurunan 6, tidak ada data 4, jumlah 34. Pendidikan berkwalitas indikator capai 1, belum capai 10, perlu pendataan 2, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, tidak ada data 0, jumlah 13.
Selanjutnya, Kesetaraan Gender indikator capai 2, belum capai 3, perlu pendataan 6, perlu peningkatan 1, perlu penurunan 1, tidak ada data 1, jumlah 14. Air Bersih dan Sanitasi indikator capai 2, belum capai 6, perlu pendataan 2, perlu peningkatan 1, perlu penurunan 0, tidak ada data 6, jumlah 17. Energi bersih dan terjangkau indikator capai 0, belum capai 0, perlu pendataan 0, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, tidak ada data 2, jumlah 2. Kerja layak dan Pertumbuhan Ekonomi indikator capai 1, belum capai 9, perlu pendataan 0, perlu peningkatan 6, perlu penurunan 0, tidak ada data 3, jumlah 19. Industri, Inovasi dan Infrastruktur indikator capai 1, belum capai 6, perlu pendataan 2, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, tidak ada data 2, jumlah 11.
Selanjutnya, Pengurangan Kesenjangan indikator capai 0, belum capai 2, perlu pendataan 0, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, tidak ada data 9, jumlah 11. Kota dan masyarakat berkelanjutan indikator capai 1, belum capai 5, perlu pendataan 0, perlu peningkatan 1, perlu penurunan 0, tidak ada data 1, jumlah 8. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab indikator capai 0, belum capai 2, perlu pendataan 2, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, tidak ada data 1, jumlah 5. Aksi Perubahan Iklim indikator capai 1, belum capai 1, perlu pendataan 0, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, tidak ada data 0, jumlah 2. Lingkungan dan Kehidupan Dibawah Air indikator capai 0, belum capai 0, perlu pendataan 0, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, jumlah 0.
Selanjutnya, Lingkungan dan Kehidupan di Darat indikator capai 0, belum capai 1, perlu pendataan 1, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 0, tidak ada data 2, jumlah 4. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat indikator capai 5, belum capai 8, perlu pendataan 1, perlu peningkatan 0, perlu penurunan 5, tidak ada data 1, jumlah 20. Kemitraan untuk mencapai tujuan indikator capai 1, belum capai 5, perlu pendataan 3, perlu peningkatan 1, perlu penurunan 0, tidak ada data 6, jumlah 16. Jumlah indikator capai 35, belum capai 85, perlu pendataan 27, perlu peningkatan 11, perlu penurunan 12, tidak ada data 41 dan jumlah keseluruhan 211. Prosentase capaian TPB tersebut: indikator tercapai 17 persen, belum tercapai 40 persen, perlu pendataan 13 persen, perlu peningkatan 5 persen, perlu penurunan 6 persen serta tidak ada data 19 persen.
Capaian
Pilar Sosial; Untuk pilar sosial, mencakup 5 TPB yaitu Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5. Total pilar sosial sebanyak 96 indikator. Dari total 96 indikator tersebut, terdapat 23 indikator telah mencapai target, 40 indikator belum mencapai target, 16 indikator perlu pendataan, 2 indikator perlu peningkatan, 7 indikator perlu penurunan dan 8 indikator tidak ada data. Capaian Pilar Ekonomi; Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, 8, 9, 10 dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 59 indikator. Dari total itu, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target, 22 belum, 5 perlu pendataan, 7 perlu peningkatan dan 22 indikator tidak ada data.
Selanjutnya, Capaian Pilar Lingkungan; ini meliputi 36 indikator. Dari total ini 4 mencapai target, 15 indikator belum mencapai target, 5 indikator perlu pendataan, 2 perlu peningkatan dan 10 indikator tidak ada data. Pilar Hukum Tata Kelola; pilar ini sebanyak 20 indikator dengan rincian, 5 indikator mencapai target, 8 belum mancapai target, 1 perlu pendataan, 5 perlu penurunan dan 1 indikator tidak ada data.
Analisis Gap Kebijakan dan Strategi pada RPJMD Terhadap TPB. TPB Pertama; Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Target yang menjadi isu; 1,2 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan difinisi nasional. Gap; Masih tingginya proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
TPB Kedua; Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lenbih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Target yang menjadi isu; 2,1 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun. Gap; menurunnya tinggi kesuburan tanah, panas berkepanjangan, curah hujan yang tidak merata dapat menyebabkan kelaparan dan kekurangan bahan pangan yang aman, bergizi dan berimbang.
Rekomendasi Muatan Air, meliputi; Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan air bersih: Penyediaan dan pengelolaan air baku. Peningkatan akses terhadap air bersih. Inventarisasi dan perlindungan ketersediaan sumber air baku. Pengembangan infrastruktur jaringan air bersih. Perlindungan semua ekosistem hutan dan DAS di Kabupaten Alor. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan Revitalisasi atau pengembangan BUMD yang menangani pengelolaan air bersih. (*)
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor

LEAVE A REPLY