Diskusi KNPI Malut Mengajak Masyarakat Sadar Politik

Ternate, Semarak.News – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar Diskusi sengit menjelang pesta demokrasi pemilihan Gubernur 2018. Diskusi yang bertema “Pilkada dan Transisi Kepemimpinan” berlangsung di Kafe Borneo Kota Ternate, Maluku Utara, Sabtu (3/03/2018).

Suasana diskusi sangat hidup dengan menghadirkan narasumber yang memegang kunci keberhasilan Pilgub Malut tahun ini. Narasumber tersebut antara lain Plt Gubernur Maluku Utara, Ketua KPU Malut, Anggota Bawaslu, Dirbimnas Polda Malut, dan Akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair). Diskusi ini juga dihadiri peserta dari kalangan tokoh pemuda, tokoh partai, media dan aktivis mahasiswa. Peserta diskusi sangat antusias menyampaikan argumen serta pertanyaan-pertanyaan seputar Pilgub untuk menentukan pemimpinnya dalam menentukan arah pembangunan.

Pemaparan pertama oleh Plt Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, menyampaikan bahwa Pilkada Malut 2018 merupakan proses kaderisasi pemuda dan wujud demokrasi langsung. Pilkada tahun ini diharapkan memperkuat otonomi daerah dan membuktikan keberhasilan pembangunan di Malut. Selain itu, belajar dari pilkada sebelumnya, potensi konflik yang menjadi perhatian pilgub saat ini adalah isu konflik SARA, money politic, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemaparan kedua disampaikan oleh Ketua KPU Malut Syahriani Sudamayo. Beliau mengatakan kepemimpinan merupakan sebuah sistem yang diartikan bahwa perubahan tergantung pada pemimpinnya. Perubahan tersebut yang berisi tentang bagaimana menjalankan sistem tersebut menjadi lebih baik.

Sesi ketiga oleh Anggota Bawaslu Aslan Hasan Siahaan yang menyampaikan indeks kerawanan pilkada Malut termasuk dalam kategori sedang. Bawaslu akan menindak tegas anggotanya yang terlibat langsung dalam kecurangan kampanye, termasuk terkait netralitas ASN. Dirbimnas Polda Malut menghimbau seluruh peserta dari berbagai kalangan masyarakat untuk berkerja sama dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pilgub Malut 2018 pada Juni mendatang.

Pemaparan menarik disampaikan oleh dua akademisi dari Unkhair, yaitu Dosen Fakultas Hukum Unkhair Abd. Kadir Bubu dan Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair DR. Mukhtar Adam. Abd Kadir Bubu menyampaikan sebagai aktivis bahwa pelaksanaan kepemimpinan saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya kasus pemakaian ijazah palsu yang dilakukan oleh oknum Pemda yang kemudian dilaporkan di Polda, namun hukum dan tindak lanjut tidak jelas hingga saat ini. Selain itu, KPU Malut dinilai dengan sengaja membiarkan 40% suara masyarakat yang hilang terkait banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP dalam penetuan DPT.

Selanjutnya, DR. Mukhtar Adam mengatakan bahwa penyelenggara demokrasi di Malut belum beres dalam menjalankan tugasnya dalam pilkada, sehingga aparat keamanan harus lebih sadar demokrasi sebelum menghimbau kepada masyarakat. Akademisi ekonomi ini menyoroti ancaman ekonomi Malut dimasa depan terkait banyaknya penggalian dan pertambangan. Tiga smelter yang telah berdiri di Malut belum menjamin kemakmuran masyarakat, karena seiring kenaikan pertumbuhan juga terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,7%.

Pada sesi tanya jawab, peserta mengharapkan jawaban dari penyelenggara tentang jaminan netralitas penyelenggara pada Pilgub nanti. Penyelenggara akan menindak tegas anggotanya dengan pemecatan apabila terbukti ikut campur dalam kecurangan apapun selama proses Pilgub tahun ini. (RR)

TINGGALKAN BALASAN