Diseminasi Hasil Pengkajian Perdagangan BPPP di Sumatera Selatan

Palembang, Semarak.News – Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementrian Perdagangan (Kemendag) menggelar diseminasi hasil pengkajian perdagangan kedua di tahun 2018 di Gedung Serbaguna Lt. 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumsel, Rabu (21/3).

Kegiatan ini bertema “Peran Logistik Nasional dalam Mendukung Daya Saing Ekspor dan Stabilitas Harga Pangan” dan dihadiri Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si, Direktorat Kebijakan Ekonomi dan Moneter Reza Anglingkusumo, Ph.D, Peneliti pada Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Avif Haryana, SE, MT dan Riffa Utama, ME sebagai pembicara.

Secara umum, diseminasi ini menjelaskan tentang 4 hal yakni Pusat Logistik Berikat (PLB), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Ekspor serta Integrasi Pasar Beras.

PLB merupakan suatu bentuk alternatif yang dibentuk pemerintah untuk membantu menyimpan barang asal luar daerah pabean dan/atau yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dan memiliki daya simpan yang cukup lama. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Avif Haryana, SE, MT.

“Pusat Logistik Berikat ini sebagai tempat penyimpanan barang yang berasal dari luar daerah pabean dan/atau yang berasal dari tempat lain yang masih dala daerah pabean, nantinya yang disimpan tersebut dapat bertahan hingga tiga tahun sampai ada transaksi jual beli,” ungkapnya.

Selanjutnya SRG ini awalnya dikarenakan petani yang sering mengalami fluktuasi harga pada saat panen raya, sehingga mereka mendapatkan harga yang lebih rendah. Hal ini membuat pemerintah mengkaji dan memberikan alternatif kepada para petani yakni dengan membangun SRG yang bertujuan untuk menyimpan sebagian produksi hingga harga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Sesuai dengan yang diungkapkan Riffa Utama, ME.

“Pemerintah memberikan alternatif kepada para petani ini, yaitu SRG sehingga pada saat produksinya banyak sebagian dapat disimpan di SRG agar dapat mendapatkan harga di kemudian hari lebih tinggi. Namun selama barang ini disimpan di SRG, petani tetap mendapatkan modal sebagai kebutuhan produksi berikutnya yaitu dengan menjaminkan resinya di bank,” ungkapnya.

SRG Kopi baru ada di Aceh, Sumatera Utara dan Bengkulu dan sudah menerbitkan 36 resi ataurata-rata 6 resi per tahun, dengan jumlah volume sekitar 600 ton dan nominal uang Rp 30 miliar. Memang SRG ini implementasinya masih kecil tetapi hal ini tidak membuat pemerintah yakni BPPP menyerah untuk mengajak petani kopi menggunakan SRG kopi.

Kemudian menurut Reza Anglingkusumo, Ph.D, Indonesia memiliki surplus barang yang tinggi namun tidak terfasilitasi dengan baik untuk perdagangan. Bahkan sesuai neraca perdagangan Indonesia didapatkan bahwa impor non migasnya mengalami defisit. Ia menyambut baik PLB untuk membantu dalam efisiensi dari biaya.

“Salah satu kunci meningkatnya ekspor adalah dengan manufakturing ekspor, apabila kita bandingkan dengan Tiongkok, Thailand, Vietnam, Korea Selatan dan Malaysia itu kita melihat bahwa net transaksi barang PDB mereka sangat tinggi artinya surplus dan ekspornya sangat tinggi karena manufakturnya sangat tinggi,”ungkapnya.

Beras menjadi salah satu contoh komoditi yang memiliki surplus tinggi di Indonesia. Beras juga merupakan komoditi yang masih sangat menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Aspek ketersediaan, distribusi dan harga perlu diperhatikan dalam pasar beras karena masih menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat Indonesia. Bahkan terdapat pergeseran pola hidup masyarakat Indonesia bagian timur yang dahulunya jarang mengonsumsi beras menjadi sering mengonsumsinya. Disampaikan juga oleh Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si bahwa beras ini menjadi penyumbang inflasi terbesar.

“Produksi beras khususnya di Sumatera Selatan merupakan surplus dan sebagai penyumbang inflasi terbesar. Peran daripada pemerintah adalah serap hasil petani bukan menyerap dari pedagang. Ini berarti tangan pemerintah harus panjang, kalo dulu ada KUD,” ungkapnya.

TINGGALKAN BALASAN