Direktur RSUD NTB : Pemerintah Harus Menggunakan Universal Coverage

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, Mataram.

Mataram, Semaraknews – dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM selaku Direktur RSUD Provinsi NTB mengatakan harapannya kepada Pemerintah, kemarin (3/4).
“Pemerintah untuk kedepannya harus menggunakan universal coverage sehingga semua masyarakat Indonesia sudah memiliki BPJS” harapnya.
Sejauh ini, sudah terdapat beberapa Kab/Kota yang telah menggunakan universal coverage oleh Pemda. Selain itu, Hamzi juga berharap untuk memaksimalkan fungsi layanan yang ada di Kab/Kota sehinga tidak semua pasien dirujuk ke RSUD Provinsi sampai overload.
“Ya kayak yang kejadian di RSUD Provinsi NTB ini, kita udah nambah kamar, tetep saja overload. Sangat perlu memaksimalkan fungsi layanan yang ada di Kab/Kota sehingga tidak semua pasien dirujuk ke RSUD Provinsi”
Hamzi berharap agar masyarakat yang belum memiliki BPJS dapat segera memiliki BPJS, sehingga ketika masuk rumah sakit sudah jelas dijamin oleh BPJS. RSUD Provinsi NTB dari tahun sebelumnya telah meminta APBD untuk membuat jaminan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga apabila ada masyarkat yang belum jelas biayanya telah bisa dicover karena ada jaminan. Selain itu, RSUD Provinsi NTB telah meminta Bansos Kab/Kota untuk memberikan bantuan dan melalui humas telah meminta kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan untuk segera menuju ke media sosial dan akan di arahkan ke Bansos untuk mendapatkan bantuan agar masyarakat lebih ringan terkait pembiayaan.
Masyarakat yang belum mempunyai BPJS diminta untuk dapat memiliki BPJS terutama pada pasien kronis yang membutuhkan berobat berulang-ulang.
“Yang belum mempunyai BPJS tolong untuk buat BPJS terutama pada pasien kronis yang membutuhkan berobat berulang-ulang, daripada ribet ya kan,” jelasnya.
Sementara itu, permasalahan yang timbul saat ini adalah media sosial memanfaatkan pasien untuk mencari bantuan, dilakukan oleh beberapa oknum. Sehingga pihaknya mengajak agar ketika mendapat informasi di media sosial tentang pasien segera konfirmasi. Jangan sampai dijjadikan objek kepentingan tertentu, padahal aturan sudah jelas untuk melarang memotret pasien, apalagi untuk di upload.
“Makanya sekarang kan lagi zaman tuh ada oknum-oknum yang upload foto di media sosial untuk dimanfaatkan mencari bantuan. Ya ga boleh itu, ngambil foto aja gak boleh, udah ada aturannya, apalagi sampai upload dan disalahgunakan,” ungkapnya.

TINGGALKAN BALASAN