Diplomasi Kopi Panglima TNI dan Ancaman Baru Dunia Pertahanan

Nahkoda baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto sedang jadi buah bibir. Selang beberapa hari dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, lulusan Akademi Angkatan Udara 1986 itu kini mendadak booming dengan istilah “diplomasi kopi”.

Ide diplomasi kopi muncul setelah ia menerima kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama sejumlah pejabat tinggi Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/12). Dalam kesempatan itu, Marsekal Hadi menawarkan kepada Tito untuk melakukan pertemuan lanjutan sambil menikmati kopi di atas KRI Bima Suci milik TNI AL atau pesawat Hercules VVIP milik TNI AU. Hadi menyebut pertemuan lanjutan itu sebagai diplomasi kopi.

Tentu istilah diplomasi kopi yang dimaksud di sini tidak sekadar sebuah pertemuan yang di dalamnya terdapat jamuan kopi. Secara substansial, diplomasi kopi adalah sebuah upaya dua institusi bersenjata untuk memperkuat soliditas, mulai dari tingkat pimpinan hingga seluruh satuan wilayah.

Ini penting lantaran dalam beberapa tahun terakhir, hubungan TNI-Polri kerap panas-dingin. Sejumlah konflik antarkedua institusi tersebut kerap menyeruak hingga meresahkan masyarakat. Karena itu, melalui diplomasi kopi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hendak mengirimkan pesan bahwa di bawah kepemimpinannya, hubungan antara institusi TNI dan Polri dipastikan akan ‘adem’ dan berjalan baik.

Tentu di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi aparat keamanan dan pertahanan saat ini, upaya memperkokoh soliditas TNI-Polri melalui diplomasi kopi merupakan langkah yang patut disambut baik. Soliditas TNI-Polri merupakan kunci penting dalam mensukseskan sejumlah agenda strategis yang ada.

Mengawal Pesta Demokrasi

Salah satu agenda strategis itu misalnya mengawal berjalannya pesta demokrasi. Seperti diketahui bersama, 2018 merupakan tahun di mana 171 daerah menggelar pilkada secara serentak. Dari 171 daerah tersebut, rinciannya adalah 17 merupakan pilkada tingkat provinsi, 39 tingkat kota, dan 115 tingkat kabupaten. Dari 17 provinsi tersebut, tiga di antaranya merupakan provinsi dengan populasi penduduk dan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Setelah 2018 menghadapi hajatan pilkada, 2019 merupakan tahun politik dengan suhu mencapai titik didih karena orang nomor satu di Indonesia akan dipilih pada tahun tersebut. Yang menegangkan, seperti halnya Pilkada 2018 yang digelar secara serentak, pada 2019 juga akan digelar Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) secara serentak. Ini tentu baru pertama kali dalam sejarah Indonesia bahwa Pileg dan Pilpres digelar secara bersamaan.

Di sinilah pentingnya peran TNI. Selain harus bersikap netral dan independen, TNI bersama Polri harus merajut kekompakan dalam upaya mensukseskan jalannya pesta demokrasi dengan mengantisipasi segala bentuk ancaman yang berpotensi muncul. Terkait hal ini, Bawaslu baru-baru ini telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berdasarkan tiga aspek utama yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Dari Indeks Kerawanan Pemilu itu, terdapat tiga provinsi yang dianggap paling rawan adalah Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, enam kabupaten/kota yang dianggap paling rawan adalah Mimika (Papua), Paniai (Papua), Jayawijaya (Papua), Konawe Sultra), dan Timor Tengah Selatan (NTT). Dari nilai indeks ini Provinsi Papua harus mendapatkan perhatian khusus mengingat ada satu pilkada provinsi dan tiga pilkada kabupaten yang dianggap mempunyai kerawanan tinggi (Riyanta, 2017).

Ancaman Baru Pertahanan

Tentu selain mengantisipasi kerawanan pilkada, melalui diplomasi kopi Panglima TNI juga perlu memperkokoh barisan untuk menghadapi ancaman baru dunia pertahanan. Ancaman itu misalnya cyber war (perang siber). Cyber war adalah sebuah perang dunia maya yang tujuannya untuk melemahkan keamanan negara melalui akses terbuka (baik diperoleh secara legal atau ilegal) data-data negara dan warganya melalui jejaring information and communication technology (ICT).

Tak hanya itu, Indonesia kini juga dihadapkan pada ancaman proxy war; perang tanpa bentuk, alias tak jelas siapa kawan maupun lawan. Di era sekarang, perang proxy antarnegara lebih mungkin terjadi dibanding perang fisik. Perang tersebut bisa dalam bentuk persaingan di bidang ekonomi, budaya, perdagangan, pengaburan ideologi, dan lainnya. Perang ini tergolong unik dibanding dengan perang konvensional. Pasalnya, proxy war juga bagian dari modus perang asimetrik yang bersifat irregular, dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran.

Dalam penyerangannya, proxy war memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Proxy war juga merupakan kepanjangan tangan suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya. Sebagai negara kaya akan sumber daya alam, Indonesia disebut-sebut darurat terhadap ancaman proxy war.

Karena itu, saya berharap selain untuk memperkuat soliditas, diplomasi kopi juga bisa menjadi “jembatan” panglima baru TNI untuk melakukan modernisasi alutsista. Meskipun tujuan utama alat utama sistem pertahanan bukanlah untuk menyerang, namun penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia mempersiapkannya supercanggih dan modern. Itu juga dalam rangka menghadapi ancaman baru dunia pertahanan.

Ngasiman Djoyonegoro Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), penulis buku TNI dan Ancaman Baru Dunia Pertahanan (2015)

 

artikel ini telah dipublikasikan di :
https://news.detik.com/kolom/d-3768074/diplomasi-kopi-panglima-tni-dan-ancaman-baru-dunia-pertahanan?utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_source=facebook&utm_content=detikcom

TINGGALKAN BALASAN