Dilema Tanah Waqaf Aceh di Saudi

Problematika tanah waqaf Habib Bugak Aceh di Saudi Arbia menjadi perhatian masyarakat aceh ketika tanah tersebut di usulkan oleh BPHK, tentunya mendapat berbagai penolakan dan kritikan.

BPKH tidak boleh memutuskan secara sepihak dengan rencananya itu, tetapi harus dengan persetujuan Pemerintah dan Rakyat Aceh. Tanah wakaf itu berasal dari Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang lebih dikenal dengan nama Habib Bugak Asyi yang diwakafkan kepada Rakyat Aceh. Dengan fakta ini, tanah wakaf itu adalah hak warisan lex specialis Rakyat Aceh yang berlokasi di Kerajaan Saudi Arabia ungkap Ghazali Abbas Adan (Senator Aceh), dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada bulan Maret.

Hal ini juga mendapatkan tanggapan lain dari M. Adli Abudullah S.H. M.C.L. (Dosen Hukum Adat dan Islam Universitas Syiah Kuala Banda Aceh) seperti bahwa Indonesia janganlah terlalu tamak terhadap Aceh. BPKH RI sebenarnya hanya ingin menginvestasikan dana haji, tetapi salah lokasi. Baitul Asyi yang menjadi target sudah tidak mungkin lagi dikelola oleh pusat karena sudah dikelola dengan baik dan hasilnya sudah didapatkan oleh penerima manfaat jamaah haji Aceh sesuai dengan pesan pewakaf.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh beberapa ormas dan beberapa tokoh agama untuk mengurungkan niat BPKH dalam mengelola tanah waqaf Haji Bugak, salah satunya dari Sayed Muslim Hasan Al-Bahsein S.H. (Ketua Dewan Perwakilan Cabang Rabitnah Alawiyah Pidie dan Pidie Jaya). Dirinya mengirim surat penolakan resmi kepada Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama) yang berbunyi bahwa dia menentang rencana BPKH ikut campur dalam pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi. Pengelolaan wakaf tanah Habib Bugak yang juga keturunan Rasulullah tersebut biarlah menjadi urusan internal pemerintah Arab Saudi sebagai penerima wasiat.

Hal yang senada juga disampaikan oleh keturunan Habib Bugak, Sayed Jamaluddin Al-Habsyi yang sekarang menjabat Presiden Forum Silaturahmi Keturunan Habib Bugak atau yang memiliki nama asli Habib Abdurrahman Al-Habsyi. beliau mengatakan bahwa salah satu persyaratan wakaf tersebut adalah diberikan manfaatnya kepada seluruh Rakyat Aceh hingga hari kiamat dan tidak bisa berpindah tangan kepada siapapun, serta pengelolaan tanah wakaf selama ini hanya dapat dikelola oleh Dewan Nadzir Wakaf Habib Bugak. Dia memohon kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk secara lebih aktif memperhatikan dengan serius pengelolaan wakaf tersebut di Mekah.

Selain itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh Daud Pakeh menilai jika wacana tersebut adalah sesuatu yang baik. Namun, yang perlu diperhatikan adalah waqaf tersebut untuk ditempatkan jamaah haji Aceh sebagai tempat tinggal orang Aceh yang belajar di Mekkah. Ketika orang Aceh tidak ada lagi maka manfaatnya tanah tersebut diberikan atau ditempati oleh orang Melayu.

Sangat disayangkan ketika tanah yang sudah jelas peruntukanya diambil alih oleh pemerintah pusat, sama halnya jika beberapa anggapan masyarakat aceh tentang pemerintah pusat bahwa tidak memiliki perhatian lebih kepada provinsi yang pernah ingin memerdekakan diri ini.(MH)

TINGGALKAN BALASAN