Jakarta, Semarak.news – Partai Demokrat menuding Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melakukan pelanggaran dengan adanya bukti penggelembungan suara untuk caleg Nasdem, Davin Kirana, dalam pemungutan suara ulang (PSU) Malaysia yang dilaksanakan via pos.

“Ada penggelembungan suara atau kecurangan untuk Davin Kirana,” ujar Ketua Daerah Pemilihan Luar Negeri (DPLN) Demokrat Lukmanul Hakim saat diwawancarai, Jumat (17/5/2019).

Menurut Lukmanul, dalam rekomendasi Bawaslu melalui Panwaslu Kuala Lumpur mengimbau PPLN Kuala Lumpur agar memastikan batas akhir penerimaan amplop suara via pos sampai Rabu 15 Mei 2019 pukul 00.00 waktu KL. Bawaslu menyebutkan bahwa surat suara yang datang sesudah tanggal 15 Mei tidak dapat diterima dan dihitung.

“Jumlah suara yang masuk sesuai batas akhir penerimaan surat suara pada 15 Mei pukul 00.00 waktu KL adalah sebesar 22.807 surat suara,” kata Lukmanul.

Sementara setelah batas akhir penerimaan, terdapat tambahan surat suara yang diterima pada tanggal 16 Mei pukul 09.00 yaitu sejumlah 62.000 surat suara dari Pos Besar Shah Alam. Surat suara itu tidak dikirim ke kantor PPLN Kuala Lumpur, tapi langsung ke lokasi penghitungan suara yang ada di Gedung Dewan Tun Hussein Onn, PWTC.

“Kemarin sempat terjadi keributan dan banyak perwakilan partai yang menolak, lalu kita adakan diskusi dengan pihak Panwaslu,” imbuhnya.

PPLN Kuala Lumpur mengungkapkan alasan mundurnya jadwal tahapan perhitungan karena terjadi kesalahan teknis dari pihak Pos Kuala Lumpur dalam proses pengiriman surat suara. Pos Kuala Lumpur terlambat dalam mengirimkan surat suara kepada PPLN Kuala Lumpur sehingga penerimaan surat suara melebihi batas yang telah direkomendasikan Bawaslu.

“PPLN beralasan surat tersebut diterima tanggal 15 sesuai rigid kuitansi. Tapi tidak diinformasikan ke kita. Kedua alasannya pos Malaysia tidak memiliki transportasi yang cukup untuk mengirim surat itu tanggal 15. Itu masalah teknis, alasan klasik,” sebut Lukmanul.

“Yang jadi persoalan panjang adalah kita stuck dengan aturan Panwaslu yang mengatakan tanggal 15 sudah harus di PPLN KL. Kenapa surat itu dikirim di tempat perhitungan gedung PWTC , bukan di kantor PPLN. Itu melanggar aturan yang kedua,” lanjutnya.

Saksi-saksi partai juga mempermasalahkan mengenai kantong yang membawa 62 surat suara susulan itu. Karena mayoritas surat suara tidak dimasukkan melalui karung khusus sesuai aturan KPU, melainkan dari plastik.

“Itu tercampur, ya memang ada yang pakai karung khusus tapi sebagian besar tidak pakai karung itu, pakai kantong plastik biasa. Ini sudah 3 kejanggalan. Mereka katakan kekurangan logistik tapi kan surat suara itu ada 200 ribuan itu, seharusnya kan sudah disiapkan,” jelas Lukmanul.

Meskipun terjadi pro dan kontra, KPPSLN tetap melakukan penghitungan suara terhadap 22.807 surat suara yang diterima sebelum batas akhir 15 Mei, serta surat suara tambahannya. Namun keduanya dibedakan.

Lukmanul beranggapan bahwa kecurigaannya selama ini benar. Dimana mayoritas suara jatuh kepada Davin Kirana, yang merupakan caleg DPR RI dari Nasdem dengan nomor urut 2.

“Kelihatan banget surat suara dan PSU ini direkayasa,” imbuhnya.

Lukmanul juga menyoroti suara yang masuk untuk pasangan capres-cawapres. Ada cukup banyak surat suara pilpres yang disebutnya tidak dicoblos. Ada juga TPS-TPS yang suara untuk pilpres sangat tidak seimbang. Misalnya di suatu TPS, Prabowo-Sandiaga bisa menang total dari Jokowi-Ma’ruf Amin, demikian pula sebaliknya.

“Dari 62 surat suara susulan itu, 17 ribu nggak dihitung karena waktunya sudah habis sesuai MK kan maksimal pukul 00.00. Kalau yang suara 22 ribu dihitung semua. Saya estimasi 80% suara hasilnya ini ke Davin Kirana,” tutup Lukmanul.

LEAVE A REPLY