Dampak Kriminalisasi RUU KUHP Tentang Hubungan Seksual di Luar Pernikahan

Ilustrasi

Jakarta, Semarak.news – RUU KUHP oleh Komisi III DPR akan pidanakan semua hubungan seksual di luar pernikahan, plus hubungan seksual sesama jenis dan kumpul kebo. Selain itu, informasi KB hanya boleh diterangkan oleh petugas berwewenang.

Salah satunya adalah pasal tentang zina yang memperluas pengertian zina dari perselingkuhan (overspell) pada pasal 284 KUHP menjadi setiap hubungan seks konsensual di luar perkawinan (fornication/extramarital sex). Perluasan makna zina tersebut dapat ditemukan pada Pasal 484 ayat (1) huruf e berbunyi “dipidana karena zina dengan penjara paling lama 5 tahun, laki-laki dan perempuan yang masing – masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan”.

Pasal ini merupakan bahan laporan yang artinya setiap orang di dalam masyarakat dapat melaporkan perbuaatan zina yang dilakukan oleh orang lain dengan mudah. Tentunya ini akan meningkatkan persekusi dan budaya main hakim sendiri di dalam masyarakat, baik sedikit atau banyaknya pasti hal itu akan terjadi dimana norma – norma yang terkandung dalam adat ketimuran indonesia yang menjunjung sopan santun. Masyarakat akan berlomba – lomba menjadi polisi moral dan mengintervensi privasi orang lain. Penggerebekan rumah, kos, apartemen dan ruang privasi lainnya akan semakin marak terjadi jika pasal ini disahkan.

Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan ” Kalau konteksnya zina atas dasar suka sama suka, siapa korbannya? Kalau misalnya ketentuan zina diperluas maka harus jelas siapa yang dirugikan. Nah ini yang menjadi perdebatan.  Apakah misalnya ada dua orang yang melakukan zina tanpa dasar paksaan, maka siapa yang dirugikan? Di dalam konteks inilah saya melihat betapa kompleksnya jika pasal zina ini diperluas,”

Kendati demikian, dalam kasus hubungan seksual jika difokuskan kedalam tindak pidana pemerkosaan banyak pihak yang dirugikan jika Rancangan Undang – undang ini disahkan oleh DPR. Yaitu :

  • Bagaimana dengan nasib perempuan korban perkosaan, korba perkosaan bahkan enggan dan takut untuk melaporkan pelaku perkosaan kepada polisi karena jika ia tidak dapat membuktikan bahwa perkosaan itu terjadi atau pelaku mengaku bahwa perkosaan tersebut adalah hubungan suka sama suka, maka kami akan dituduh berzina dan korban akan dipenjara bersama pelaku.
  • Bagi Orang Tua yang mempunyai anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual orang dewasa. Jika ketentuan ini disahkan anak mereka yang tadinya merupakan korban eksploitasi seksual orang dewasa maka akan ikut terpenjara dengan tuduhan zina.
  • Pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah juga rentan dikriminalisasi oleh pasal ini karena tidak bisa membuktikan bahwa hubungan seks mereka didasari oleh perkawinan yang sah secara hukum. [AR]

TINGGALKAN BALASAN