Dalil Bapaslon HARUM Ditolak, DKPP RI Rehabilitasi Nama KPU dan Panwaslih Dairi

Komisioner KPU Dairi Divisi Hukum, Veryanto Sitohang, saat menunjukkan Surat Putusan DKPP RI kepada para wartawan

Dairi, Semarak.News – Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) mengeluarkan surat putusan Nomor 39/DKPP-PKE-VII/2018 terkait penjatuhan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu yang diajukan oleh Muara Sianturi sebagai ketua tim pemenangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan, Harungguan Sianturi-Umar Ujung (HARUM), kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Dairi.

Dalam putusannya, DKPP RI menolak seluruh pengaduan Muara Sianturi dan merehabilitasi nama baik KPU Dairi beserta Panwaslih Dairi.

Menanggapi hal ini, Veryanto Sitohang selaku komisioner KPU Dairi Divisi Hukum angkat bicara menanggapi putusan DKPP RI. Pihaknya sangat menghargai apa yang diputuskan DKPP RI.

“Kami menghargai apa yang diputuskan DKPP RI yang menolak seluruh dalil pengadu dan merehabilitasi nama baik KPU Dairi. Ini menunjukkan jika KPU Dairi telah mematuhi segala aturan yang berlaku.”, jelas Veryanto Sitohang, Senin (23/04/2018).

Sebelumnya bapaslon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan, Harungguan Sianturi-Umar Ujung menggugat KPU dan Panwaslih Kabupaten Dairi karena pencalonannya ditolak dengan alasan berkas persyaratan bakal paslon belum lengkap sehingga KPU Dairi mengeluarkan Berita Acara Nomor 03/PL.03.2-BA/1211/KPU-Kab/I/2018 yang berisi pengembalian dokumen persyaratan pencalonan dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi atas nama Harungguan Sianturi dan Umar Ujung.

Bakal paslon mengajukan sengketa terkait berita acara oleh KPU Dairi beserta Panwaslih Dairi dalam putusan penyelesaian sengketa Nomor 002/PS/PWSL.DRI.02.11/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018. Tim bakal paslon menilai putusan tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan oleh tim. [CRZ]

TINGGALKAN BALASAN