Banjarmasin, Semarak.news –  Berdasarkan hasil temuan Komite II DPD RI bahwa terdapat permasalahan dalam pendistribusian stok pangan oleh Bulog di berbagai daerah.

Hal tersebut berhasil terekspose pada pertemuan antara Komite II DPD RI dengan Perum Badan Logistik(Bulog) Divisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Perum Bulog Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (9/4/2018).

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komite II DPD RI I Kadek Arimbawa, Habib Abdurrahman Bahasyim selaku Wakil Komite II Regional Kalsel, Permana Sari, Mesakh Mirin, Kepala Divre Bulog Regional Kalsel Dedi Supriyadi, dan jajaran staf Bulog Kalsel.

Dalam Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke Perum Bulog Divisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan mengusung pembahasan tentang Daftar Inventarisasi masalah terkait Penyusunan RUU Kedaulatan Pangan.

Dalam pertemuan kali ini, Komite II mendapatkan hadiah berupa peneman permasalahan yang dialami Bulog Banjarmasin dimana permasalahan tidak hanya berasal dari Stok Pangan, melainkan juga permasalahan lain muncul dari adanya penyimpangan dan pendistribusian stok pangan agar kondisi dari barang tersebut tidak rusak karena terlalu lama disimpan di gudang Bulog.

“Masukan-masukan seperti ini yang sangat kami harapkan muncul dari bapak dan ibu sekalian. Kami melihat bahwa daftar permasalahan ini dapat menjadi rujukan bagi kami selaku Komite II DPD RI dalam menyusun RUU mengenai Kedaulatan Pangan. Kami melihat bahwa Kesulitan yang saat ini dihadapi oleh Bulog tidak hanya berasal dari proses penyimpanan, melainkan dari proses pendistribusianpun juga menjadi suatu masalah.,” Ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI.

Selain penyampaian masukan, Kepala Divre Bulog Banjarmasin Dedi Supriyadi menyampaikan bahwa target penyaluran stok pangan harus sesuai dengan ketersediaan stok.

“Dalam melakukan perawatan dan penyimpanan stok itu tidaklah mudah, perlu adanya keseimbangan antara barang masuk dan barang keluar. Sebagai contoh beras tidak boleh terlalu lama tersimpan dalam gudang, jika beras tersebut terlalu lama disimpan di gudang maka kualitas dari beras tersebut akan berkurang atau bahkan akan mengalami kerusakan.” Katanya.

Sementara itu, Wakil Komite II DPD RI Regional Kalimantan Selatan Habib Abdurrahman Bahasyim berendapat bahwa Selain permasalahan mengenai penyimpanan dan pendistribusian barang yang ad di gudang yang menjadi fokus utama Bulog, perlu juga dilakukan peningkatan sistem pengawasan dari internal Bulog agar eksistensi dan kewenangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan semakin meningkat.

“Diperlukan penguatan dalam sistem pengawasan internal Bulog dengan tujuan agar eksistensi Bulog dalam menjaga Kedaulatan dan ketahanan pangan dapat tetap terjaga.” Pungkasnya.

Menutup pertemuan mengenai Inventarisasi materi RUU Kedaulatan pangan, Wakil Ketua DPD RI I Kadek Arimbawa berpesan jangan segan-segan untuk melibatkan DPD RI dalam setiap kegiatan Bulog dan masukan-masukan yang kami terima pada pertemuan kali ini akan disampaikan dalam sidang paripurna nanti. Semoga capaian pertemuan kali ini, atas nama DPD semoga hasil yang didapatkan dapat bermanfaat bagi daerah kedepannya. [BRF]

LEAVE A REPLY