ALOR, SEMARAK.NEWS | BUPATI Alor Drs. Amon Djobo kembali memberikan hukuman atau sanksi disiplin terhadap 9 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Setda Alor. Penjatuhan hukuman tersebut diduga dilakukan semena-mena oleh Bupati Amon selaku pejabat pembina kepegawaian, dengan tidak melihat dasar hukum yang jelas. Akibatnya, 9 ASN tersebut mendatangi Kantor BKD Alor pada (15/5/19) untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sembilan ASN tersebut melakukan protes keras atas keputusan itu. Mereka diantaranya Irwan Abdul Kadir,S.Pd, Ir. Semuel Toni Laumal, Isa Akbar M. Wake,S.Pd, Gloria Libing, Endang Heryani Adang,SKM, Sriyati Nampira, Fransiskus Averius Torar,S Pd,SD, Muhammad Natsir Hedar dan Alimuddin Sengaji. Penjatuhan hukuman disiplin sesuai keputusan tertanggal 29 April 2019 diteken Bupati Alor Amon Djobo.

Irwan Kadir, Endang Adang dan Muhammad Natsir Hedar dijatuhkan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun sesuai golongan. Sementara yang lainnya masing-masing penurunan pangkat lebih rendah selama satu tahun. Alasan penjatuhan hukuman disiplin, 9 ASN melakukan politik praktis pada Pilkada Alor Tahun 2018 lalu.

Salah seorang ASN, Irwan Kadir kepada wartawan mengungkapkan, keputusan Bupati Alor yang menjatuhkan hukuman disiplin 9 ASN, termasuk dirinya adalah tindakan semena-mena. Menurutnya, berdasarkan keputusan bupati penjatuhan hukuman sanksi bagi 9 ASN dengan tuduhan melakukan pelanggaran politik praktis. Akan tetapi tidak dijelaskan adanya temuan masyarakat atau rekomendasi Centra Gakkumdu Alor.

Hal yang sama juga dikatakan Toni Laumal dan Endang Adang. Menurut mereka, jika Bupati Amon Djobo menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 9 ASN karena memberikan kesaksian di Bawaslu RI dan KASN beberapa bulan lalu, juga sangatlah keliru.

“Ini kan yang disebut tindakan semena-mena. Kalau bupati kasih sanksi disiplin karena politik praktis, tetapi dasar hukumnya tidak jelas. Atas laporan siapa? Kami juga tidak pernah diperiksa Bawaslu,” tegasnya.

Menurutnya, seharusnya Bupati Alor Amon Djobo menindaklanjuti rekomendasi KASN tentang pelanggaran sistem merit dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan administrasi, pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional lingkup Setda Alor sesuai perintah KASN. Bukan justru menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN.

Kepala BKD Alor Sony Alelang yang dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. Menurut Sony Alelang, 9 ASN diberikan sanksi penurunan pangkat karena melakukan pelanggaran politik praktis pada Pilkada Alor Tahun 2018 lalu. Ketika ditanya jika 9 ASN terlibat pelanggaran politik praktis, apakah ada bukti? Sony Alelang menjawab dirinya tidak ikut dalam tim pemeriksa sehingga tidak mengetahui secara pasti.

Dia menyebut, berdasarkan ketentuan penerima keputusan jika merasa keberatan dapat melakukan somasi. “Ya tadi itu mereka mempertanyakan SK karena tidak sesuai prosedur. Aturan memberikan ruang selama 14 hari sejak SK diterima, untuk melakukan gugatan. Jika tidak maka keputusan itu dengan sendirinya berlaku untuk selamanya,” katanya.

Sebelumnya, Amon Djobo juga melakukan mutasi ASN, nonjob serta pemecatan ribuan ASN di lingkup Setda Alor. Hal tersebut, sebagaimana berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) itu melanggar ketentuan sehingga Amon Djobo diminta melakukan perbaikan sistem merit pengangkatan PNS tersebut.*(joka)

LEAVE A REPLY