Belum Memiliki E-KTP, 7 Juta Warga Berpotensi Kehilangan Hak Pilih

Ilustrasi pemilu, sumber geotimes.com

Jakarta, Semarak.News – Sekitar tujuh juta penduduk dikhawatirkan tidak bisa menggunakan hak pilih dikarenakan belum memiliki e-ktp. Sementara itu, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan rampung pada esok hari.

“Kekhawatiran kami ada potensi sekitar 7 juta pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Karena tidak mempunyai KTP elektronik atau belum merekam KTP elektronik,” ungkap Komisioner KPU, Viryan Aziz, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Viryan menjelaskan sebenarnya terdapat potensi 10.813.543 pemilih yang tidak dapat memilih. Data tersebut diperoleh dari jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sejumlah 196.545.636 pemilih yang dikurangi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) nasional sejumlah 185.732.093 pemilih.

“Dari jumlah 10 juta lebih itu, nanti sebagian akan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) atau pemilih yang bisa coblos menggunakan e-KTP. Tetapi, jumlahnya sangat terbatas, hanya 2% dari jumlah DPT atau sekitar 3.714.641 pemilih yang masuk DPK. Nah, 10.813.543 pemilih dikurangi 3.714.641, maka muncul angka 7.089.902 pemilh yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Viryan.

Dari data tersebut, dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pemilih pemula yang sudah terdapat dalam data kependudukan, tetapi setelah penetapan DPT sampai pemungutan suara pemilu 17 April 2019 mendatang baru berusia 17 tahun.

“Pemilih pemula itu kami usulkan ada perlakuan khusus dari pemerintah untuk mencetak e-KTP lebih awal, sehingga mereka bisa masuk di DPT. Usulan ini mendorong untuk menjamin hak konstitusional warga negara,” ujar Viryan.

Kedua, pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau belum melakukan perekaman data KTP elektronik, seperti penduduk pedalaman. Tidak ada cara lain untuk mereka kecuali sesegera mungkin merekam e-KTP.

“Idealnya, perekaman KTP elektronik sudah selesai sebelum penetapan DPT. Namun, kondisi sekarang, mau tidak mau dukcapil atau warga harus proaktif untuk mendapatkan KTP el yang bisa dijadikan syarat memilih. Intinya, hal-hal yang bersifat administratif tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih,” pungkas Viryan. (NR) 

 

 

TINGGALKAN BALASAN