Begini Reaksi Masyarakat NTT Akibat Banyak TKI Meninggal

Jakarta, Semarak.News –  Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Perdagangan Orang (KMSPPO)  yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk  BPP Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT, IRGSC, PIAR, JRUK dan JPIT mengambil sikap akibat tingginya angka kematian TKI yang berasal NTT melalui Siaran Pers.

Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Perdagangan Orang

Kemiskinan merupakan kata kunci dari migrasi dewasa ini. Pilihan yang diambil oleh para pembuat kebijakan adalah mengenalkan konsep ‘circular migration’, yang berarti tenaga kerja merantau yang pergi untuk bekerja diharapkan akan mengirimkan uang ke kampung (remittance).

Upaya untuk memperbaiki nasib ini mendapatkan tantangan dari jaringan kriminal yang memanfaatkan ‘kebutuhan orang untuk mencari pendapatan’. Akibatnya kasus penelataran tenaga kerja, perdagangan orang, hingga yang berujung pada kematian terjadi. Reaksi dasar yang muncul adalah meliput dan meratapi, menindak (masuk dalam sistem peradilan), dan sebagian muncul dengan usulan menghentikan/moratorium.
Berkaitan dengan tingginya angka kematian para pekerja migran maka ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi bersama maka Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Perdagangan Orang.

• Pertama, proses peradilan kasus perdagangan orang di NTT ada di level yang sangat mengecewakan. Kualitas hakim yang mengadili kasus-kasus perdagangan orang sangat tidak memadai. Bahkan hakim di Pengadilan Negeri 1A Kupang juga bertanggungjawab terhadap dilepasnya bandar besar perdagangan orang Diana Aman. Hakim perlu diberi kursus penuh tentang UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah diberlakukan sejak tahun 2007.

• Kedua, untuk persoalan perdagangan orang kepedulian seorang kepala daerah adalah penting. Kepala daerah jangan hanya menangis pada peristiwa politik, tetapi seharusnya juga menangis pada jenasah yang diterima. Untuk itu kami menuntut agar para calon gubernur NTT 2018 berbicara lurus tentang apa yang hendak dibuat untuk mengatasi perdagangan orang sebagai persoalan konkrit.

• Ketiga, liputan investigasi merupakan hal yang mahal untuk media, untuk itu kita menghimbau agar dibentuknya konsorsium liputan perdagangan orang Nusa Tenggara Timur (NTT) antara perusahaan media maupun diantara para pekerja media di NTT. Literasi mafia sistem peradilan merupakan hal yang perlu dikampanyekan, dan itu hanya mungkin jika didukung oleh para jurnalis yang berdedikasi. Kasus-kasus perdagangan orang di tangan polisi, jaksa dan hakim perlu diliput secara meluas.

• Keempat, kami menghimbau agar Kapolda memberdayakan babinkamtibmas di desa-desa untuk terlibat dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Kami berharap dengan ditingkatkannya status Polda NTT menjadi tipe A menghadirkan bukti dengan polisi yang professional dan peduli pada korban, dan bukan hanya peduli pada persoalan-persoalan seremonial. Polisi harus hidup dalam prinsip dan nilai yang dianut oleh masyarakat, dan tidak boleh kalah oleh pasar.

• Kelima, kami menghimbau agar para tokoh agama, dan dalam hal ini gereja sebagai institusi memperhatikan dengan khusus anak-anak dari orangtua migran yang ditinggalkan dan terlantar. Sebab anak-anak yang ditinggalkan dan tidak diperhatikan akan menghasilkan kerusakan generasi.

Kami berterimakasih atas kerja keras awak media selama ini dan sangat mengharapkan agar jurnalisme investigas terkait perdagangan orang bisa dikerjakan mengingat kerusakan dan efek kematian sudah begitu terasa.

Kupang, 23 Februari 2018

Hormat kami,
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Perdagangan Orang
1. Pdt.Emmy Sahertian (Badan Pembantu Pelayanan (BPP) Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT)
2. Elcid Li dan Randy Banunaek (Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC))
3. Paul Sinlaeloe (Pengembangan Insiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR))
4. Herman Seran (Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (JRUK))
5. Ata Bire, Yuli Benu, Agustin Zacharias (Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT))
6. Anna Djukana (Aktivis Perempuan)

 

TINGGALKAN BALASAN