Bawaslu Maluku Utara Tunjukkan Tajinya dalam Hadapi Pileg 2019

Ternate, Semarak.news – Bawaslu Maluku Utara sejauh ini masih terus berusaha keras dalam melakukan pengawasan terhadap Pileg 2019 dan Pemungutan Suara Ulang PILGUB 2018.

Hari ini (20/9) akan diumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) tiap daerah KPU Provinsi seluruh Indonesia serentak. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki peran dalam menentukan siapa saja DCT dari Daftar Calon Sementara (DPS) yang sudah dikantongi. Karena terdapat putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan koruptor untuk maju menjadi calon legislatif.

Hal ini disampaikan oleh Kasubag Pengawasan Bawaslu Provinsi Maliku Utara, Bayu Arifian, “Ada 6 Calon legislatif dari daftar DPS yang tersangkut korupsi telah mengajukan sengketa ke Bawaslu. Kami meloloskan 5 orang untuk direkomendasikan kepada KPU untuk diterima. 1 masih dalam tahapan mediasi.” Untuk Calon Dewan Perwakilan Daerah, ada 2 calon yang pernah terserat kasus korupsi Posisi mereka sebagai mantan koruptor, Bawaslu berpegang pada Undang-undang tetap menghargai hak-hak mereka.

Sementara ini kami berfokus pengawasan Pileg belum ada untuk pilpres karena proses masih ada di pusat, kemungkinan Desember baru ada informasi.

Menurut Bayu, “DPT ganda masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, baik ama ganda, NIK ganda. Sampai saat ini terdapat 6099 data ganda yang diperoleh oleh pihak Bawaslu.”

Untuk fokus Bawaslu Maulu Utara dalam waktu dekat ini melakukan pengawasan PSU dan Kampanye damai. Kampanye dimulai tanggal 23 September, namun Bawaslu sudah menemukan beberapa kali terjadi Black Campaign dengan adanya akun yang mempromosikan caleg tertentu.

“Penindakan Bawaslu terhadap calon yang melanggar, adalah melakukan pemanggilan, selanjutnya peringatan, hingga bisa diskualifikasi jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Bawaslu berharap kampanye Pileg maupun Pilpres nantinya berlangsung damai seperti halnya saat Pilgub 2018”, ucap Bayu

Bawaslu memiliki Program Prioritas Pengawasan Partisipatif yang diharapkan dapat menyukseskan Pileg kedepannya. Bawaslu memiliki target untuk merekrut 100 orang relawan untuk turut berpartisipasi aktif secara langsung dalam mengawasi hajat politik ini. Dengan ini,masyarakat pun saat ini dengan mudah melaporkan pelanggaran yang terjadi

Bayu menegaskan, bahwa Bawaslu merekrut relawan-relawan yang diambil dari masyarakat yang mana hal tersebut sudah disosialisasikan kepada khalayak umum untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan. (RESP/IHP)

TINGGALKAN BALASAN