Bawaslu Kalbar Klarifikasi Pedoman Khutbah Anti Sara

Pontianak, Semarak.news – Menghindari salah pengertian tentang Pedoman Khutbah Anti SARA yang sedang dirumuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia,  Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mohamad, menyebutkan bahwa aturan tersebut hanya sebatas pedoman terkait kepemiluan tidak mengatur konten atau isi ceramah. Klarifikasi tersebut disampaikan Muhammad saat ditemui Semarak. News di ruang kerjanya, Rabu (21/2/2018).

“Bawaslu menyiapkan pedoman saja dan tidak menyiapkan kontennya. Kepada pemimpin agama untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kepemiluan. Kepemiluan itu soal partisipasi, soal pelanggaran dan soal prosedur. Sudah selayaknya pemimpin agama ikut menyosialisasikan, ikut juga mengingatkan jamaahnya,” ujarnya

Selain itu, Mohamad menjelaskan bahwa pihaknya tidak masuk mengawasi khutbah  dan tidak membatasi orang dalam berkhutbah, tetapi hanya memberikan pedoman jika ingin mengingatkan jamaahnya tentang kepemiluan sesuai dengan perspektif agama.

“Kami tidak masuk mengawasi pada saat pimpinan agama memberikan ceramah. Artinya silahkan yang berkhutbah, kami tidak masuk membatasi orang berkhutbah apa, tetapi kami memberikan panduan, ini loh, kalo ingin mengingatkan jamaahnya tentang kepemiluan, larangan money politik begini, larangan menerima uang begini, sesuai dengan perspektif agama.” ungkapnya menambahkan.

Menurutnya, perumusaan pedoman tersebut sudah berkoordinasi dengan pimpinan agama berupa FGD untuk mencari solusi terkait dengan pelanggaran massif agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan kondusif, berintegrasi dan bermatrabat.

“Kami sudah melakukan FGD bulan puasa dulu dengan pemimpin agama. Bukan Cuma MUI, Kyai – kyai, pendeta dan pastur itu kami undang untuk mencari solusi bersama terkait dengan pelanggaran –  pelanggaran massif seperti menerima uang dan memilih 2 kali. Pemimpin agama harus bertanggung jawab membina umatnya agar pemilu ini berintegritas dan bermatabat” tegasnya.

Saat ini Bawaslu RI sedang merumuskan pedoman khutbah anti sara yang dijadikan referensi bagi para tokoh agama dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Namun, hal tersebut justru menuai pandangan negatif beberapa pihak yang menganggap Bawaslu mengkaitkan politik dengan agama dan mengatur kegiatan keagamaan.(far)

TINGGALKAN BALASAN