Bagi-bagi ‘Gitar’, Oknum Caleg, Istri Kabag Umum Setda Alor Dilaporkan

Bagi-bagi ‘Gitar’, Oknum Caleg, Istri Kabag Umum Setda Alor Dilaporkan

0
334

Alor Semarak.News | SATU pekan lalu, dunia maya dihebohkan dengan salah seorang Calon Legislatif (Caleg) Periode 2019-2024 yang membagi-bagi alat musik gitar di Gereja Tasik Wolang Desa Probur Utara Kecamatan Alor Barat Daya (Abad). Melalui akun Facebook, oknum caleg itu diketahui bernama Darlia Bai Gawi, istri Kabag Umum Setda Alor Mat Baisaku dengan Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan (Dapil) Alor II.

Hal tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu Alor, karena merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan larangan kampanye.

Buche Brikmar selaku pelapor, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu Caleg DPRD Alor 2019 asal PDIP, Darlia Bai Gawi, berdasarkan temuannya. Laporan tersebut disertai dokumen buktu-bukti yang cukup valied serta keterangan saksi-saksi.

“Hari ini saya melaporkan indikasi temuan pelanggaran terhadap UU Pemilu yang dilakukan Caleg PDIP Dapil II nomor urut 9 atas nama Ibu Darlia Bai Gawi,” ujarnya seusai melaporkan dugaan pelanggaran tersebut Jumat, (8/2/19).

Foto: Paulus Buche Brikmar dan Miris Weni, ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan, Jumat, 8/2/19

Buche menilai, laporan yang dia serahkan ke Bawaslu, Caleg PDIP terindikasi kuat secara sah melakukan pelanggaran UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. “Yang bersangkutan ini terindikasi dan terbukti melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” katanya.

Ia lalu merincikan, jenis pelanggaran yang diduga sengaja dilakukan Caleg Darlia Bai Gawi, antara lain, adanya penyerahan bantuan di dalam gedung Gereja GMIT dan ada penyerahan barang, gitar.

“Jenis pelanggarannya; pertama, tempat penyerahan bantuan dilakukan di dalam rumah ibadah, gereja GMIT. Kedua, menyerahkan barang (gitar) dalam tahapan jadwal kampanye,” ungkapnya.

Buche juga membeberkan dugaan keterlibatan suami Caleg PDIP Darlia Bai Gawi, Mat Baisaku yang kini menduduki jabatan Kabag Umum Setda Alor. “Nah Caleg ini (Darlia Bai Gawi) didukung oleh suaminya Mat Baisaku yang saat ini kapasitasnya sebagai pejabat, Kabag Umum di Setda Alor,” ujar Buche.

Kabag Umum Mat Baisaku disebut Buche, berdasarkan temuan Panwascam, berperan bersama seorang staf ASN Jhoni Manikita. Mereka diduga memberikan bantuan sosial tersebut seminggu sebelum Caleg Darlia Bai Gawi, berkampanye. Buche kesal, sebab ada keterlibatan Kabag Umum dan ASN Jhoni Manikita secara terang-terangan.

“Nah, hasil temuan Panwas di lapangan setelah kami melapor, ternyata turut menemukan fakta baru. Satu minggu sebelum penyerahan barang berupa gitar di Gereja GMIT Tasik Wipa Probur, suaminya didampingi staf ASN Jhoni Manikita, turun membagi piber dan semen disertai Baliho Caleg (Darlia) di lokasi kampung Wolang Desa Probur,” tutur Buche yang kini menjabat Anggota DPRD Alor.

Buche menuding bahwa, ASN Jhoni Manikita sering bermain politik bekerja sebagai tim sukses Caleg PDIP, Darlia Bai Gawi. Jhoni disebut Buche, berperan mendampingi Darlia ketika membagikan gitar di GMIT Tasik Wipa Probur.

“ASN Jhoni Manikita yang setia dampingi ibu Darlia Bai Gawi, Caleg PDIP ini. Dia aktif mendampingi. Jhoni Manikita ini proses pelanggarannya sudah sejak dari Pilkada. Hari ini dia kepalanya besar karena dia bicara di mana-mana bahwa dia di suruh pak Amon (Bupati Alor). Bawaslu harus proses pecat keterlibatan aktif ASN dalam politik,” katanya

Buche meminta Bawaslu menelusuri dugaan keterlibatan ASN dalam program bantuan sosial di kasus Caleg PDIP, Darlia Bai Gawi. Ia menyebut, apakah penyerahan bantuan ini program bantuan sosial atau bukan? Kalau Bansos maka mestinya penyerahan itu tidak boleh ada kepentingan politik.

“Saya khawatir program piber dan semen itu tidak terbaca di DPA OPD Dinsos tetapi diintervensi yang bersangkuran (Mat Baisaku) untuk kepentingan politik istrinya. Ini berbahaya. Pengadaan piber ini mungkin tersebar luas di Kabupaten Alor,” lanjut dia.

Buche mengancam akan melaporkan bantuan sosial yang diduga bermotif politik itu di Kejaksaan Negeri Kalabahi untuk diperiksa. Dia pun akan menyampaikan kepada Ketua DPRD untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan program dalam politik.

“Nanti di DPRD kami panggil Dinas Sosial minta tanda terima bantuan sosial dari kelompok,” tegasnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Buche meminta Bawaslu segera mengungkap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan Caleg PDIP, Darlia Bai Gawi. Hal itu kata dia, agar tidak mencoreng nilai-nilai demokrasi di Alor.

“Bawaslu harus proses tuntas berikan sangsi administrasi diskualifikasi Caleg yang bersangkutan. Selain itu Bawaslu juga wajib proses pidana. Karena ini termasuk pelanggaran berat. Ada kegiatan politik di Gereja, ada penyerahan barang, ada keterlibatan ASN dan pejabat serta ada intervensi program pemerintah di sana. Pelanggaran berat ini. Wajib diproses. Kami akan awasi kinerja Bawaslu,” tegas Sekretaris PKB Alor itu.

Ketua PBB Mulyawan Djawa, mendukung penuh laporan Buche Brikmar atas dugaan pelanggaran Pemilu Caleg PDIP, Darlia Bai Gawi di Bawaslu. Mulyawan berharap, kasus tersebut segera ditangani secara serius oleh Bawaslu.

“Pada prinsipnya saya hanya memberikan dukungan terhadap suatu pelanggaran yang harus ditindak. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Kalau itu sudah menyalahi aturan ya ditindak,” tegas Mulyawan, anggota DPRD Alor.

Sekretaris Partai Golkar Moris Weni, S.Sos, meminta obyektifitas, profesionalisme dan independensi Bawaslu di kasus Caleg PDIP, Darlia Bai Gawi. Moris menyebutkan, Bawaslu didukung sumberdaya aparatur di Polisi dan Jaksa. Hal itu akan sangat mudah mengungkap semua kasus pelanggaran pemilu.

Moris Weni yang kini Ketua Fraksi DPRD Alor, juga menyentil larangan intervensi program pemerintah dalam politik. Sebab, aturan tidak memungkinkan itu dilakukan oleh siapapun Caleg.

“Pemanfaatan program pemerintah yang turun ke masyarakat itu dilarang ya. Kita saja Anggota DPRD dilarang menggunakan Pokir maupun fasilitas negara dalam aktivitas Caleg. Itu jelas tidak boleh. Pemberian barang pribadi maupun barang bantuan pemerintah dalam jadwal kampanye itu jelas dilarang. Saya takutnya program pemerintah diklaim sebagai bantuan pribadi dari caleg tertentu ya, tidak boleh itu. Anggota DPRD aktif sekalipun tidak boleh membawa barang pribadi dan bantuan pemerintah di masa jadwal pemilu ini,” katanya.

Dalam kasus laporan Buche Brikmar, Moris mengaku kesal, karena ada ASN yang membawa nama-nama Bupati Alor Drs. Amon Djobo dalam aktivitas politik Caleg tertentu.

“Saya kasihan ya. Apalagi ini sampai membawa nama-nama Bupati. Biarkanlah proses politik ini berjalan,” Moris menambahkan, sambil menyinggung ada suami Caleg yang berstatus ASN aktif memfasilitasi istrinya berpolitik praktis di Dapil III Pantar.

Moris Weni memberi signal agar Bawaslu tidak melibatkan diri berkonspirasi dengan semua kasus pelanggaran Pemilu yang sudah dilaporkan.

“Bawaslu masih lemah. Karena ada semacam konspirasi untuk melindungi kesalahan atau kecurangan. Tidak boleh, sebenarnya. Gakkumdu itu kan ada Polisi, Jaksa, sebenarnya paling gampang mengungkap kasus ini. Siapa bilang temuan di Dapil II bukan pelangaran pidana? Berat itu. Apalagi penyerahan di dalam rumah gereja. Gereja tempat sakral saja mereka melakukan transaksi politik. Kasihan ya,” kesalnya.

Dia meminta agar para pemimpin rumah ibadah terurama gereja konsen mengawasi aktivitas politik Caleg jelang Pemilu 17 April 2019.

“Saya kira untuk Gereja, kita serahkan pada pemimpin gereja. Tetapi kasus ini Bawaslu harus proses tuntas agar beri pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Alor. Karena ada upaya-upaya sistemik untuk menggolkan Caleg tertentu. Ini masalah serius,” tutup Moris.

Bawaslu Akan Proses Tuntas

Anggota Badan Pengawas Pemilu Orias Langmau, memastikan akan memproses tuntas laporan Buche Brikmar. Orias menegaskan, dalam waktu 14 hari keputusan akan dikeluarkan Bawaslu.

Ia menambahkan, pihaknya sudah menerima laporan Buche di Panwascam ABAD dan sudah dilimpahkan ke Bawaslu untuk diproses lanjut.

“Terkait laporan dari pelapor saudara Buce Brikmar, Bawaslu menyampaikan bahwa laporan tersebut telah di laporkan kepada Panwascam ABAD tanggal 8 Februari 2019. Panwascam ABAD telah melimpahkan ke Bawaslu Alor hari ini. Bawaslu akan melakukan penangan Pelanggaran sebagaimana amanat Peraturan Perundang-undangan Pemilu selama 14 hari kerja setelah di registrasi di Pengawas Pemilu,” katanya.

Orias menghimbau kepada masyarakat agar tetap berpartisipasi aktif mengawasi jalannya pesta demokrasi, Pemilu 2019. Bila ada temuan, masyarakat segera melaporkan kepada Panwascam terdekat.

“Bawaslu menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Alor agar mengawasi secara Partisipatif proses Pelaksanaan Tahapan Pemilu. Masyarakat juga dihimbau melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu terdekat,” tutup Orias Langmau.**(joka,tim)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY