Audiensi Komisi A DPRD Kota Surabaya membahas Proyek Peluasan Makam Keputih Berlangsung Panas

Kepala DPRD Kota Surabaya tidak terima dengan sikap Kepala Satpol PP Kota Surabaya

Surabaya, Semarak.news – Audiensi yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya membahas proyek perluasan Makam Keputih berlangsung panas. Audiensi berlangsung siang tadi, 20 Februari 2018, di Gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam audiensi tersebut, diundang perwakilan warga Medokan Semampir Gang V dan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Selama Audiensi, Ketua DPRD Surabaya Ir. Armuji sempat akan berkelahi dengan Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya merasa tidak terima dengan sikap Kepala Satpol PP Surabaya. Kepala Satpol PP Surabaya menyatakan ingin segera menggusur warga Medokan Semampir Gang V. Penggusuran tersebut merupakan dampak dari proyek perluasan Makam Keputih.

Padahal masalah dari penggusuran warga Medokan Semampir pada tahun 2015 masih belum selesai. Kini 65 kepala keluarga (KK) yang tinggal di Medokan Semampir di Gang V akan menjadi korban penggusuran selanjutnya.

Melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Pemkot Surabaya berencana melakukan perluasan Makam Keputih dari 33 Hektar menjadi 55 Hektar. Rencana tersebut didasari akan tingkat kebutuhan makam yang tinggi di Surabaya. Ditambah makam lain milik Pemkot Surabaya, selain Makam Keputih, sudah overload.

Audiensi Komisi A DPRD Surabaya membahas proyek perluasan Makam Keputih

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Hj. Siti Maryam, meminta Pemkot Surabaya untuk menunda perluasan makam Keputih tersebut. Karena sampai saat ini belum ditemukan jalan keluar yang tepat bagi warga yang rumahnya akan digusur. “Kalau memang menimbulkan kemiskinan baru, tunda dulu! Mengingat tahun 2015 ada penggusuran besar-besaran ditempat yang sama. Kita lihat sendiri warga korban penggusuran 2015 sekarang keleleran (tidak terurus) di pinggir jalan” ujar Hj. Siti Maryam.

Dari perwakilan warga Medokan Semampir Gang V, pihaknya mempertanyakan terkait Surat Ukur (SU) 21 dan 22. SU tersebut  tiba-tiba muncul dengan menyatakan bahwa tanah yang mereka tinggali saat ini adalah milik Pemkot Surabaya . “Saya tahu waktu itu dinas pertanahan ada yang mengukur tanah pada tahun 2011. Alasanya untuk rencana perluasan makam lahan. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba muncul SU 21 dan 22 yang mencaplok rumah warga dan tertulis dalam surat itu sertifikat tahun 2004? Kami, 65 Kepala Keluarga yang tinggal diatas lahan tersebut, selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang kami tinggali saat ini” ujar Sekertaris Paguyuban Semampir, Hartoyo.

Sekertaris Paguyuban Padokan Semampir, Hartoyo

Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto menyatakan bahwa semua pelaksanaan proyek perluasan Makam Keputih sudah sesuai prosedur. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan mendata tanah milik warga yang terkena dampak proyek. “Sudah dilakukan sosialisasi dua kali di Kelurahan Medokan. Kemudian nantinya akan dilakukan pembelian kepada warga yang rumahnya terkena perluasan Makam Keputih. Juga nanti pihak Pemkot Surabaya akan melakukan verifikasi terhadap warga yang tinggal diatas tanah itu, sehingga tau itu hak siapa” ujarnya.

Pimpinan Audiensi, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, akhirnya menutup rapat dengan keputusan meminta Pemkot Surabaya menunda penggusuran warga Medokan Semampir Gang V. Pihaknya meminta agar proyek kembali dilanjutkan setelah warga yang digusur sepakat dengan wilaya relokasi yang ditawarkan Pemkot Surabaya. Yakni direlokasi ke rumah susun yang dekat dengan daerah Medokan Semampir. Tak lupa pihaknya juga mengingatkan Pemkot Surabaya untuk memperhatikan korban penggusuran di Medokan tahun 2015 lalu. (Arya)

TINGGALKAN BALASAN