Ilustrasi ASN [foto: liputan6/Abdillah]
Ilustrasi ASN [foto: liputan6/Abdillah]

Bandung, Semarak News – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar. Hingga Jumat (23/03/18) telah terjadi setidaknya 30 pelanggaran netralitas ASN dan 20 pelanggaran netralitas kepala desa.

Jenis pelanggaran yang dilakukan cukup beragam, mulai dari melakukan foto bersama, mengikuti kegiatan kampanye calon kepala daerah, hingga mendapat undangan dari salah satu partai politik.

Di kota Tasikmalaya contohnya, seorang ASN diduga mengikuti deklarasi salah satu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, kemudian memposting fotonya di Facebook. Kemudian di Kab. Majalengka, seorang ASN melakukan foto bersama dengan salah satu Calon Wakil Gubernur Jabar. Hampir sama kasusnya seperti yang terjadi di Kota Banjar, dimana seorang ASN memposting foto salah satu Bakal Calon Walikota Banjar di Facebook.

Dugaan pelanggaran ASN juga terjadi di Kab. Ciamis, dimana seorang ASN hadir dalam deklarasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ciamis. ASN diduga tidak netral juga terjadi di Kab. Pangandaran, dimana ditemukan surat undangan untuk menghadiri acara puncak salah satu partai politik.

Dasar hukum mengenai larangan keterlibatan ASN pada pemilihan umum diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi ‘Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah  dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang  menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.’

Sanksi bagi ASN terdapat dalam Ketentuan Pidana UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan GBW Pasal 188 yang berbunyi ‘Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan  dan/atau denda paling  sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak  Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).’

Dasar hukum mengenai larangan keterlibatan ASN dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

  • Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : “yang dimaksud dengan Azas Netralitas adalah bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.”
  • Bahwa Lampiran I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : “dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh Partai Politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, serta ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.”

Selain itu, ada pula Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Dalam surat edaran tersebut, ASN/PNS dilarang:

  • Menghadiri deklarasi Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut Bakal Pasangan Calon/atribut Partai Politik,
  • Mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, visi-misi, maupun yang berkaitan dengan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

Maraknya pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada Jabar 2018 terutama dalam hal sosial media ASN menyebabkan Bawaslu menggandeng Tim Siber Polda Jabar untuk memantau akun media sosial ASN, seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram. (PN)

TINGGALKAN BALASAN