ANTARA KRIMINALISASI DAN KEPENTINGAN POLITISI

Belakangan ini, sedang santer terdengar isu pencekalan dan intimidasi pemerintah Arab Saudi terhadap Habib Rizieq. Memang, semenjak dijadikan tersangka atas beberapa kasus seperti penistaan Pancasila, penistaan agama bahkan kasus pornografi, Habib Rizieq memilih, pergi dari Indonesia. Sebagian mengatakan pergi, sebagian lagi mengatakan lari. Entahlah, saya juga tidak berani menghakimi. Namun, bukankah saat ada masalah seorang lekaki harusnya berani menghadapi?

Namun, tulisan ini sebenarnya bukan untuk menghakimi Habib Rizieq atas kasus tersebut. Hal yang paling disoroti belakangan terkait dengan Habib Rizieq ialah laporan tim GNPF Ulama kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon atas insiden pencekalan Habib Rizieq ke Malaysia. Dalam laporan GNPF Ulama kepada Fadli Zon, dikabarkan Habib Rizieq seolah – olah dipantau. Tidak hanya itu, Habib Rizieq juga dilarang pergi ke Malaysia dan sempat diinterogasi selama 4 jam.

Bahkan, menurut pengacara Habib Rizieq, Eggy Sudjana yang juga merupakan Ketua Tim Relawan Nasional Prabowo Sandi, ia mendapat informasi valid bahwa ada intervensi kekuatan asing bersamaan dengan kekuatan dari rezim sekarang untuk mempengaruhi Pemerintah Arab Saudi mencekal Habib Rizieq. Agaknya, Eggy Sudjana, memang terlalu sibuk dalam mengumpulkan informasi valid sampai-sampai dia lupa bahwa di dunia ini ada yang disebut dengan kedaulatan negara.

Menurut J.H.A. Logemann, kedaulatan negara ialah kekuasaan mutlak atau kekuasaaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat. Salah satu sifatnya adalah tidak terbagi, atau dengan kata lain, kedaulatan merupakan kuasa mutlak suatu negara yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak dari dalam maupun pihak dari luar seperti negara lain. Setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing termasuk Arab Saudi. Sebagai negara yang tergabung dalam OPEC, organisasi kartel yang mengatur harga dan produksi minyak dunia, sudah pasti Arab Saudi memiliki sistem pemerintahan yang kokoh dan tidak mudah dimanipulasi apalagi diintervensi oleh pihak asing. Jika Arab Saudi memang mudah diintervensi, maka harga maupun produksi minyak dunia akan sangat fluktuatif mengingat Arab Saudi merupakan negara produsen minyak yang berkontribusi besar bagi OPEC. Rasanya, tidak mungkin Indonesia mampu melakukan intervensi sedemikian besar kepada negara Arab Saudi yang sedemikian kokoh dan maju.

Mungkin, Eggy Sudjana dan kawan-kawan terlalu jauh menafsirkan pemerintah telah mengintervensi Arab Saudi untuk mencekal Rizieq. Menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Al Shuaibi, langkah Arab Saudi yang mencegah keberangkatan Habib Rizieq ke Malaysia merupakan upaya untuk melindungi dan menjaga keselamatan Habib Rizieq. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Habib Rizieq sendiri memiliki posisi spesial bagi Arab Saudi yaitu sebagai keturunan Nabi Muhammad yang ke – 39 sehingga bukan tidak mungkin Arab Saudi benar – benar memperhatikan keselamatan Habib Rizieq saat akan berpergian ke Malaysia.

Anehnya, tafsiran positif seperti itu tidak ada dalam pertimbangan Eggy Sudjana dan kawan-kawan. Justru sebaliknya, mereka justru menuduh pemerintah telah melakukan intervensi. Entahlah, saya juga tidak ingin menghakimi mereka. Namun, agaknya, tuduhan ini rawan dipolitisir kelompok yang memiliki kepentingan politis. Apalagi jika ditimbang kembali, pihak yang menuntut pemerintah untuk mengembalikan Habib Rizieq serta menuduh pemerintah melakukan intervensi adalah kalangan yang secara politik berseberangan dengan Jokowi, maka sangatlah mungkin isu dan tuduhan itu dimunculkan untuk sebuah kepentingan politik.

Dalam pernyataannya, Eggy Sudjana tampaknya menyinggung Presiden Jokowi secara politis. Ia mengatakan jika Presiden Joko Widodo peduli terhadap ulama, apalagi sudah mengangkat ulama jadi wakil, harusnya peduli terhadap nasib Habib Rizieq. Pernyataan tersebut tampaknya sangat bersifat politis dan menantang Presiden Joko Widodo untuk melakukan apa yang diminta GNPF Ulama. Seandainya, Presiden Jokowi dalam prosesnya tidak melakukan apa yang diminta sesuai keinginan oleh GNPF Ulama, maka isu atau tuduhan pemerintah tidak pro terhadap ulama akan kembali digaungkan oleh pihak yang berseberangan secara politik dengan Presiden. Hmmm, kalau begini, apakah kasus Habib Rizieq ini dapat dikatakan kriminalisasi atau kepentingan politisi? Entahlah, saya yakin masyarakat sudah cukup cerdas untuk menilai masalah ini.

TINGGALKAN BALASAN