Aksi FRI WP Manado Dibubarkan Paksa

Masa melakukan orasi (Sumber : Dokumen Pribadi)

Manado, Semarak.News – Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang pro dengan demokrasi yang mengatasnamakan FRI West Papua, menuntut dihentikannya penjajahan di Papua, di bubarkan paksa secara represif oleh warga dan aparat Kepolisian karena belum memiliki izin. Aksi yang berlangsung pada Sabtu, 1 Desember 2018 bertepatan dengan peringatan West Papua,  pada awalnya masa berorasi di pertigaan Bahu Malalayang, kemudian melakukan longmarch hingga di Sekitar TamanGodbless dan melanjutkan orasi secara damai.

“Aksi yang dilakukan hari ini adalah aksi damai, kami hanya menyampaikan pendapat sesuai dengan konstitusi. Kami juga telah melayangkan surat ke Kepolisian mengenai aksi kami, Kami membela segala bentuk diskiriminasi dan penjajahan yang terjadi di papua, kami menuntut agar papua diberikan hak menentukan nasib sendiri” tungkas Done peserta aksi.

Pukul 11.20 Wita ditengah orasi yang dilakukan oleh kelompok FRI WP, terdapat warga yang secara reaksioner melakukan upaya pembubaran mereka melakukan dorongan-dorongan yang membuat situasi menjadi ricuh, dan terjadilah pembungkaman demokrasi, aksi tersebut dibubarkan paksa oleh kepolisian, dan seluruh masa aksi dipaksa dan didorong untuk menaiki kendaraa Polisi, untuk digiring ke Polres Kota Manado.

Sesampainya di Polres Kota Manado dilakukan pendataan, dan ke 29 masa aksi juga dimintai keterangan perihal aksi tersebut, beberapa masa aksi perempuan sempat kelelehan dan pingsan yang kemudian ditangani oleh Polres Manado.

Masa digiring Polisi
(Dokumen Pribadi)

“Pembubaran aksi dilakukan oleh aparat warga dilakukan secara represif, terdapat kawan kami yang luka ringan dan baju sobek-sobek”  papar Stefan peserta aksi.

Selama berjam-jam masa aksi ditahan di Polres Kota Manado untuk dimintai keterangan, sampai pada pukul 23.00 Wita, masa dilepaskan oleh Polres Kota Manado. Dalam proses pemeriksaan LBH Kota Manado melakukan pendampingan hukum, agar proses yang dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak menyeleweng, karena pada dasarnya menyampaikan pendapat dimuka umum adalah bagian dari demokrasi dan konstitusi dan juga telah diatur secara hukum.

Aksi ini juga dilakukan serentak di beberapa kota yaitu di Jakarta, Surabaya, Palu, Kupang, Makassar, dan Ternate. (BP)

TINGGALKAN BALASAN