Aksi EK-LMND Tolak Pertemuan IMF-WB Di Bali

(sumber : Istimewa)

Makassar, Semarak.news – Pertemuan tahunan yang akan di lakukan IMF-WB di Bali menuai aksi kecaman dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND Mks) Kota Makassar. EK-LMND menyampaikan aspirasinya di Fly Over, Jl A P Pettarani, Kota Makassar (12/10/2018).

Pertemuan tersebut terdiri dari beberapa agenda, antara lain, IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, World Bank Development Committee, Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya (G-20, G-24, MENA, Commonwealth, BRICS, IIF, WEF, dsb), Pertemuan Sektor Perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference, dan Konferensi Pers.

Pada bulan Oktober 2015, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB Annual Meetings 2018 (AM 2018). AM 2018 akan diselenggarakan pada tanggal 12-14 Oktober 2018 di Bali. Pertemuan tersebut akan menghadirkan total 15.000 peserta, yang terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media.

Agenda ini merupakan rentetan fakta tambahan inkonsistensi pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla terhadap janji kampanye, menurut EK-LMND. Pihak asing hanya memacetkan cita-cita nasional (masyarakat adil & makmur), tambahnya.

Menurut EK-LMND, IMF-WB mempunyai catatan hitam dalam perjalanan perjuangan Indonesia. Kekacuan, ketimpangan, kemiskinan dan segala gejala negatif lainya sampai hari ini tidak terlepas dari peran IMF-WB.

Beberapa spanduk dan bendera di bentang kan dalam aksi unjuk rasa di Fly Over Urip Sumohardjo. Ban-ban motor dan mobil terlihat di bakar untuk menumbuhkan semangat pengunjuk rasa.

aksi bakar ban di bawah fly over Jalan Urip Sumohardjo – A P Pettarani (sumber : Istimewa)
Beberapa tuntutan juga dilayangkan untuk pemerintah, antara lain:
  1. Cabut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.
  2. Terapkan Pajak Progresif.
  3. Bangun Industri Nasional.
  4. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945.
  5. Laksanakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis.
  6. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
  7. Audit Utang Luar Negeri.
  8. Tegakkan Trisakti.
  9. Laksanakan Nawacita.
  10. Prioritaskan Pengusaha Nasional (Menengah & Kecil).

Salah satu anggota polisi berusaha memadamkan ban yang di bakar, namun setelah di yakinkan pengunjuk rasa bahwa keadaan akan aman maka ban terus berkobar sampai akhir aksi. (ABP)

TINGGALKAN BALASAN