AJI : Kita Jurnalis, Bukan JurKam!

Foto Bersama Panitia, Peserta Dialog AJI, bersama Sekjend AJI Revolusi Riza dan Komisioner Bawaslu Kenly Puloan.

Manado, Semarak.news – Dalam rangka menghadapi tahun politik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado mengadakan dialog publik dengan semboyan “Junalis bukan Jurkam” Minggu (3/3). Bertempat di Hotel Gran Puri, Kota Manado, Sulawesi Utara. dipandu oleh moderator Fernando Lumowa dalam dialog publik yang mengusung tema “Media dan Jurnalis Menghadapi Tahun Politik 2018 dan 2019”. Menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pemateri yaitu Sekjend AJI Indonesia Revolusi Riza dan Komisioner Bawaslu Sulut Kenly Poluan.

Dialog publik yang dihadiri oleh berbagai organisasi, aktivis maupun mahasiswa di Manado dan sekitarnya dibuka oleh Yoseph Ikanubun sebagai Ketua AJI Kota Manado yang menjelaskan bahwa sudah selayaknya jurnalis dan media mengambil jatah independensi dalam politik karena harus tetap menjaga roh independensi dan marwah jurnalisme untuk mengawal pilkada damai dan berkualitas.

Kenly Poluan sebagai pemateri yang pertama menyampaikan bahwa bagi Bawaslu fokus utama dalam pilkada saat ini yakni mewaspadai kecurangan politik uang dan provokasi terhadap SARA, yang terus dilaksanakan dari tahap pencalonan hingga masa kampanye.

“Masalah lain yang terjadi dalam pilkada ialah memfokuskan terhadap permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa maupun Aparat Pemerintahan Desa. Saat ini Bawaslu mencanangkan Program Pengawasan Kunjungan Rumah untuk meningkatkan pengawasan untuk menghindari kecurangan politik  yang dilakukan dari rumah ke rumah. Biasanya, parpol yang sering melakukan hal tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan visi misi ataupun melakukan intimidasi dan politik uang terhadap masyarakat” tambahnya.

Lain halnya dengan Sekjend AJI Indonesia Revolusi Riza yang menyatakan bahwa anggota AJI harus mendukung kode perilaku AJI dalam menjaga independen sesuai pasal 3 yakni tidak tergabung dalam tim sukses maupun tim pencalonan sehingga tidak dianggap netral dan bias oleh publik maka dari itu AJI harus independen.

AJI juga memperjuangkan kebebasan berpendapat melalui media sosial, namun disisi lain media sosial ini sebagai ruang propaganda dan kampanye sehingga seperti dalam kode perilaku pasal 15 menjelaskan bahwa anggota AJI memegang prinsip AJI dalam menggunakan media sosial sehingga jurnalis lebih profesional dan tidak terlibat politik praktis.” pungkasnya.

 

 

TINGGALKAN BALASAN