Simposium Hukum Nasional 2017 sebagai Tonggak Advokasi Masyarakat Hukum Adat oleh Mahasiswa

Rangkaian Kegiatan dalam Simposium Hukum Nasional 2017 yang dapat terlaksana atas inisiasi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia [sumber: dokumen SHN 2017]

Advertorial, Semarak.news – Tri Dharma Perguruan Tinggi memuat tiga nilai. Salah satu dari tiga nilai tersebut adalah Pengabdian Masyarakat. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, dituntut untuk terus berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Penyaluran aspirasi melalui berbagai media juga kerap dilakukan oleh para mahasiswa, mulai dari aksi turun ke jalan hingga berkumpul dan saling bertukar gagasan. Salah satu bentuk konkret dari kontribusi tersebut adalah penyediaan akses terhadap keadilan (access to justice) melalui Simposium Hukum Nasional 2017.

Simposium Hukum Nasional 2017 adalah simposium keenam yang diselenggarakan oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Kastrat BEM FH UI). Simposium Hukum Nasional diselenggarakan tiap tahunnya sebagai wadah bagi BEM Fakultas Hukum dari banyak universitas di seluruh Indonesia untuk melakukan proses dialektika mengenai isu-isu nasional yang memiliki permasalahan hukum.

Tahun ini, Simposium Hukum Nasional membawa tema “Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat melalui Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat demi Terwujudnya Keadilan”. Tema ini berfokus pada penyediaan access to justice bagi salah satu kelompok rentan yang masih eksis sampai saat ini namun seringkali terabaikan, yaitu Masyarakat Hukum Adat (MHA). Simposium Hukum Nasional 2017 juga diikuti oleh 20 universitas dari seluruh Indonesia,

Sebelumnya, Simposium Hukum Nasional telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pre-event, mulai dari Sosialisasi Massa di Bundaran HI, Jakarta (22/10), Kompetisi Mural di Kampus UI, Depok (1/11), Kompetisi Esai, dan Kompetisi Caption. Masing-masing dari kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membumikan isu grassroot mengenai Masyarakat Hukum Adat yang masih sering luput dalam bahasan akademis oleh mahasiswa di tataran nasional.

Main event dari Simposium Hukum Nasional kemudian dihelat selama lima hari, dimulai dari tanggal 6 November 2017 hingga 10 November 2017 dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembekalan materi hingga simposium. Hari pertama dibuka dengan Opening Ceremony, Seminar Nasional bertajuk “Lindungi Kami!: Meninjau Upaya Perlindungan Masyarakat Hukum Adat secara Multiperspektif”, Diskusi Publik yang mengangkat tema “Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah demi Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat”, dann kegiatan rekreatif bagi para delegasii yaitu Battle of Brains.

Hari kedua diisi dengan talkshow bertajuk “Antara Mimpi dan Realtia: Dilema Posesi Ulayat” yang turut mengundang perwakilan masyarakat adat dan komunitas lainnya. Terdapat juga studium generale yang diisi langsung oleh Prof. Arie Sukanti Hutagalung dan Dr. Liwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si. Untuk menutup hari kedua, diadakan pemutaran film Sedeng Sang.

Rangkaian kegiatan pada hari ke-4 acara Simposium Hukum Nasional [sumber: dokumen SHN 2017]
Kegiatan pun dilanjutkan dengan agenda utama, yaitu simposium. Simposium dihelat dengan proses dialektika yang tersusun dan menarik. Dalam simposium, para delegasi berdiskusi mengenai rekomendasi terhadap Rancangan Undang-Undang Pedoman Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA). Keesokan harinya, delegasi melaksanakan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan insight terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil simposium ini kemudian dipresentasikan di hadapan stakeholder, yaitu kementerian dan NGO—yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh AMAN—pada hari terakhir.

Dalam upaya untuk melanggengkan pergerakan terkait access to justice bagi MHA, para delegasi juga telah menyusun kegiatan konkret yang akan dilakukan sekembalinya mereka ke daerah masing-masing, baik untuk membumikan isu maupun mensosialisasikan hasil dari Simposium Hukum Nasional 2017. Rangkaian kegiatan pun ditutup dengan Closing Ceremony. Setelah itu, kegiatan post-event pun dilaksanakan di Museum Nasional, sebagai kegiatan rekreatif yang menutup seluruh rangkaian kegiatan Simposium Hukum Nasional 2017.

Rangkaian kegiatan dihari terkhir acara Simposium Hukum Nasional 2017. Diakhiri dengan foto bersama [sumber: dokumen SHN 2017]
Semua hasil proses dialektika dan rekomendasi yang telah disusun oleh para delegasi akan dibukukan menjadi sebuah proceeding. Buku proceeding ini kemudian akan diberikan kepada para stakeholder terkait MHA dan panitia akan berupaya untuk melaksanakan audiensi dengan pihak-pihak tersebut. Panitia sendiri berharap, dengan dukungan para stakeholder, upaya untuk menyediakan access to justice bagi MHA dapat terlaksana dengan baik.

Redaktur: Salsabila Siliwangi Surtiwa (Ketua Pelaksana SHN 2017)

TINGGALKAN BALASAN