Frederich : KPK Harus Izin Presiden Terlebih Dahulu

Penasehat Hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi [sumber: Tribunnews]

Jakarta, Semarak.news – Setya Novanto, Ketua DPR RI baru saja ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK. Ia akan menjadi saksi untuk tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Anang Sugiana Sudiharjo. Frederich Yunadi sebagai penasihat hukum Setya Novanto menyarankan agar Novanto tidak perlu hadir lantaran KPK tidak memiliki wewenang untuk memanggil Setya Novanto kecuali terdapat surat izin dari Presiden.

Frederich berpendapat dalam UUD 1945, khususnya pasal 20A berisi tentang anggota dewan memiliki hak untuk bicara, hak untuk bertanya, hak untuk mengawasi, dan hak untuk mempunyai imunitas. Menurutnya, pasal tersebut mempunyai makna bahwa anggota dewan tidak bisa disentuh.

Ia menilai, jika KPK tetap memanggil dan menyebut Setya Novanti tidak kooperatif, itu artinya KPK telah melanggar hukum. Apa yang ia lakukan dan kliennya itu adalah rangka menaati aturan hukum.

Frederich juga mengatakan jika KPK ingin melawan hukum, patut dicurigai siapa KPK itu, kan dia ingin konstitusional. Jusuf Kalla pernah mengucapkan jika hendak memanggil anggota DPR tidak perlu izin Presiden. Menurut Frederich, JK kurang mempelajarai hukum. Ia jauh lebih mengerti hukum dibanding Pak Jusuf Kalla.

KPK belum memanggil Novanto sebagai tersangka, penyidik KPK masih membutuhkan banyak saksi untuk melanjutkan penahanan. KPK mendalami keterangan yang kelak membantu.

TINGGALKAN BALASAN