Sikap MUI Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji [sumber: Pojoksatu]

Jakarta, Semarak.news – Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghayatan kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP), Mustofa Abdullah selaku ketua MUI kota Bogor mengatakan masih menunggu kajian MUI Pusat dan masih belum mengeluarkan pernyataan sikap dari ulama Bogor. Kiai Toto mengatakan bahwa beliau mengikuti keputusan pusat dan jangan sampai beda sendiri. Beliau berpandangan apa yang terjadi pada keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan hak pemerintah. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan keberagaman di Indonesia yang merupakan wujud dari kebhinekaan.

Ketua MUI Kabupaten Bogor, Ahmad Mukri Aji mengatakan khawatir terhadap keputusan MK yang disinyalir akan menimbulkan konflik di lapangan. Beliau juga mengingatkan hanya enam agama yang diakui secara sah di Indonesia. Sehingga, penerapan peghayatan kepercayaan di KTP, bisa saja menimbulkan masalah baru.

“Keputusan ini harus disosialisasikan termasuk model penerapannya”, ujar Ahmad Mukri Aji.

Pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama KTP akan menimbulkan polemik yaitu ketidaksukaan dan intoleransi terhadap aliran agama yang tidak resmi muncul di permukaan.

Anton Tabah selaku anggota MUI memandang aliran kepercayaan adalah hal negatif yang tidak boleh berkembang di Indonesia. Pasalnya, NKRI adalah negara beragama bukan negara penghayat aliran kepercayaan.

TINGGALKAN BALASAN