Kontroversi Laut Natuna Utara di Dunia International

Jakarta, Semarak.news – Pemberian nama Laut Natuna Utara di utara Kepulauan Natuna terus mengalami kontroversi. Selasa kemarin (5/9), Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC) mengadakan diskusi panel membahas situasi politik paska perubahan nama Laut Tiongkok Selatan (LTS) menjadi Laut Natuna Utara (LNU). Dalam diskusi itu, JFCC mendatangkan beberapa pembicara dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu, Center for Chinese Studies, dan Ahli hukum laut.

Kebijakan Pemerintah RI untuk menentukan nama Laut Natuna Utara di wilayah teritorialnya sendiri sangatlah tepat. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu, Siswo Pramono dalam sesi pemaparan materi diskusi.

“Ada tiga hal yang perlu ditekankan terkait kebijakan/sikap Indonesia atas sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), yaitu: pertama, Indonesia bukan merupakan negara yang mengklaim kedaulatan di LTS (non claimant state) dan perubahan nama Laut Natuna Utara (LNU) perlu dilihat dari perspektif ini, kedua, Indonesia merupakan pendukung (party) Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan oleh karenanya Indonesia masih menggunakan konvensi ini sebagai referensi utama untuk menentukan batas maritim Indonesia,  ketiga, Indonesia hanya bermasalah dengan Malaysia dan Vietnam terkait dengan batas maritim Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)”, ujar Siswo.

Siswoyo juga mengungkapkan bahwa Perubahan nama ini juga telah melalui serangkain proses baik secara domestik maupun internasional. Di level domestik, perubahan nama ini telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah sedangkan di level internasional, sekalipun akan melalui proses yang sangat panjang, perubahan nama ini telah didaftarkan di International Hydrographic Organization (IHO). Perubahan nama ini juga diyakini akan mengalami berbagai hambatan karena salah satu negara yang akan dikonsultasikan terkait perubahan nama ini adalah Tiongkok, sebagai salah satu anggota IHO.

Dalam diskusi ini, Ahli hukum laut, Hasyim Djalal menjelaskan, bahwa hingga saat ini Tiongkok belum menentukan fitur-fitur seperti apakah yang diklaimnya.

“Tiongkok harus memperjelas fitur-fitur apa yang ia klaim dari Laut Tiongkok Selatan. Apakah itu wilayahnya, pulau-pulau yang ada di LTS, sumber daya alam atau seluruh aspek yang ada di LTS. Hal ini untuk mengetahui motif utama dari klaim sepihak Tiongkok atas LTS. Selain fitur, Tiongkok juga harus memperjelas berbagai argumennya terkait LTS, termasuk nine dashed line dan traditional fishing ground Tiongkok di LTS”, ujar Hasyim.

Selain itu, Center for Chinese Studies, Rene Pattiradjawene juga mengatakan bahwa klaim atas Laut Tiongkok Selatan sendiri tidak memiliki dasar yang jelas sehingga sampai saat ini konsep LTS masih samar.

Overclaim Tiongkok atas wilayah LTS tidak memiliki dasar-dasar yang jelas. Nine dashed line yang dijadikan dasar Tiongkok untuk memagari wilayah LTS hingga saat ini sangat samar konsepnya, bahkan tidak ada koordinat pasti dimana lokasi titik-titik ini”, ujar Rene dalam diskusi.

Tiongkok melakukan klaim atas LTS hanya didasarkan pada rute pelayaran pelaut Tiongkok era dinasti Ming. Seharusnya klaim atas LTS sendiri didasarkan atas hukum laut yang dianut secara internasional.

“Sementara itu jika LTS didasarkan pada rute pelayaran perikanan tradisional pelaut Tiongkok sejang era dinasti Ming (tradional fishing ground), maka hal tersebut sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum, mengingat entitas yang mengklaim wilayah LTS baru diproklamirkan sebagai negara pada tahun 1949, sedangkan wilayah laut yang diklaim berasal dari kekaisaran di abad 16. Klaim Tiongkok harusnya didasarkan pada hukum laut yang dianut secara internasional”, lanjut Rene.

Diskusi tersebut dihadiri sekitar 60 orang baik yang berasal dari Kedutaan besar asing, maupun LSM asing.

TINGGALKAN BALASAN