Penolakan Gerakan HTI Masuk Ke Papua

kelompok HTI yang berencana masuk ke Papua

JAKARTA, Semarak.news – Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah oraganisasi di Indonesia. Pimpinan Wilayah GP Ansor Papua dan Papua Barat Amir Mahmud Madubun menilai organisasi ini dapat mengancam keutuhan negara yang berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu, Ansor menolak HTI di Papua.

“Mereka bisa mengancam keutuhan negara dengan ajaran-ajaran khilafah yang terang-terangan bertentangan dengan ideologi Pancasila,”. Ujarnya didampingi sejumlah pentolan pengurus organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Forum Gerakan Papua Cinta Damai.

Bentuk penolakan yang dilakukan dengan aksi moral demo. Aksi penolakan ini dengan melakukan long march dari Kotaraja, Distrik Abepura, ke kantor Gubernur di pusat kota Jayapura, Senin (7/5/2017).

“Kami akan gelar aksi moral untuk mendorong agar HTI dibubarkan. Kehadiran mereka sudah pasti akan merusakkan toleransi di Papua yang sudah terjalan cukup lama,” Ujar Ansor.

“Kami minta Kapolda dan Gubernur Papua, serta Pangdam Cenderawasih dan Kanwil Kementerian Agama segera mengambil langkah tegas untuk memubarkan HTI. Kami sepakat Papua zona damai yang menjadi miniatur Indonesia. Sekarang kami beri apresiasi Kapolri untuk memberantas HTI karena mereka menggunakan konsep khilafah sama artinya mengubah ideologi bangsa,” Ujar Amir.

Michael Sineri seorang pentolan organisasi pemuda Black Danger Community Papua menegaskan bahwa HTI tidak tepat di Papua. Penolakan Michael dengan alasan HTI akan menghasut masyarakat dan berujung pada aksi makar.

“Kami juga dengan tegas menolak HTI di Papua. Pemerintah harus segera mengambil sikap, jangan mendiamkan masalah ini hingga terjadi hal-hal yang tidak berkenan, kami sudah hidup rukun, aman dan damai,” Ujar Michael.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah berhak membubarkan HTI. “Setiap warga negara berhak membentuk organisasi. Tapi harus mencantumkan azas tunggal Pancasila dan menerima NKRI,” Ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (2/5).

Belum ada keterangan dari HTI mengenai tuntutan GP Ansor di dua provinsi paling timur Indonesia itu.

(ASP)

TINGGALKAN BALASAN