Dugaan Pungli Di Pelabuhan Peti Kemas Samarinda, Kalimantan Timur

SAMARINDA, Semarak.news – Kasus dugaan praktik pungutan liar di Pelabuhan Peti kemas Samarinda, Kalimantan Timur telah menemukan nama dan jumlah tersangka, tetapi pihak kepolisian belum bersedia untuk mengungkapkan siapa tersangka nya kepada media.

“Dari tersangka yang kami periksa ada 25 orang. Tetapi kami belum bisa membicarakan siapa orangnya,” Ungkap Wakapolda Kaltim, Brigjen Polisi Mulyana di Samarinda.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Wakapolda bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, melihat langsung barang bukti yang disita pada pengungkapann kasus dugaan prakrik pungutan liar di Pelabuahan Peti Kemas Palaran Samarinda.

Pengungkapan kasus ini akan terus dikembangkan dengan memeriksa sejumlah saksi. Saat diwawancarai oleh wartawan agar mengungkapkan siapa tersangka berserta jumlahnya, Tetapi Mulyana masih tidak bersedia memberikan keterangan secara rinci.

“Pemeriksaan akan tetap dilakukan serta masih dikembangkan terhadap sejumlah saksi. Kami dari pihak kepolisian belum bisa sampaikan, dalam beberapa hari ke depan akan kami berikan hasilnya,” Ungkap Mulyana.

Tim Gabungan Bareskim Mabes Polri bersama Polda Kaltim dan Polresta Samarinda yang mengungkapkan dugaan pugutan liar di Pelanuhan Peti Kemas Palaran Samarinda, pada Jum’at (17/3/2017).

Uang sebesar Rp 6,1 M, dua unit CPU dan beberapa dokumen disita oleh tim gabungan yang dikawal oleh personel brimob. Tim Bareskim dan Polda Kaltim menagamankan 15 orang saksi.

Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin setelah memimpin langsung tim gabungan pada Jumat (17/3). Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin mengatakan, pengungkapan dugaan praktik pungutan liar itu berdasarkan laporan masyarakat ke Bareskrim Polri.

“Laporan yang masuk ke Bareskrim dan Polda Kaltim menyebutkan bahwa, biaya yang dikeluarkan pengguna jasa cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan di Surabaya, Jawa Timur, biaya untuk satu kontainer hanya Rp10 ribu sementara disini (Samarinda) untuk kontainer 20 feet dikenakan tarif Rp180 ribu dan yang 40 feet

sebesar Rp350 ribu. Jadi, selisihnya lebih dari 180 persen,” terangnya.

“Secara sepihak mereka dengan mengatasnamakan koperasi menerapkan tarif tenaga kerja bongkar muat (TKPM) tinggi. Padahal, di Pelabuhan Peti Kemas Palaran itu sudah menggunakan mesin atau crane tetapi mereka meminta bayaran namun tidak melakukan kegiatan buruh,” jelas Safaruddin.

 

(ASP)

 

TINGGALKAN BALASAN