Faktor Intention dalam Kasus Proliferasi Nuklir

Ancaman Nubika sudah ada di depan mata kita namun penangkalan terhadap acaman tersebut menghadapi kendala besar karena suitnya membedakan antara pemanfaatan untuk maksud damai (peaceful purposes) dan pemanfaatan untuk permusuhan agresif (hostile agrassion purpose).

Senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction) yang terdiri dari nuklir, biologi dan kimia (nubika) saat ini menjadi isu yang semakin mengemuka terutama setelah munculnya berbagai terror biologi dan kimia. Isu nuklir juga tidak kalah pentingnya, terutama seteah Irsn mendeklarasikan dirinya sebagai Negara yang mampu memperkaya Uranium. Sumber ancaman dari nuklir pun telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif. Oleh karena itu di tingkat internasional ancaman Nubika yang semula dikenal dengan istilah NBC saat ini telah berkembang menjadi CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear threats). Namun mengingat istilah Nubika sudah populer di Indonesia, maka dalam naskah ini akan digunakan istilah Nubika. Sebutan proliferasi (Proliferation) pun kini menjadi istilah yang populer dalam bidang perlucutan senjata pemusnah massal.

Dengan tingginya ancaman Nubika yang berdampak sangat luas maka PBB telah mengeluarkan sekitar 18 traktat, protokol dan konvensi untuk mengatur dan melarang penyalah gunaan bahan-bahan tersebut. Ada tiga instrument utama yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu Nuclear Proliferation Treaty (NPT), Biological Weapons Convention (BWC), dan Chemical Weapons Convetions (CWC). Dewan kemanan PBB pun telah mengeluarkan beberapa resolusi terkait dengan proliferasi. Sementara itu di luar lingkup PBB beberapa negara pun telah menyepakati instrument pembatasan proliferasi seperti Proliferation Security Iniciative (PSI) yang diprakarsai AS dan Export Control Regime yang di prakarsai Australia.

Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana efektifitas dari instrumen-instrumen tersebut. Jawabannya, belum sepenuhnya efektif. NPT misalnya, tidak dapat secara signifikan menghentikan program nuklir Korut dan Iran. Di lain pihak, India, Pakistan, dan Israel sulit dibendung karena mereka bukan sebagai negara pihak (state party) dari NPT. Diantara negara-negara pihak NPT sendiri, ada lima negara yang secara eksklusif memiliki senjata nuklir, yaitu AS, China, Inggris, Prancis, dan Rusia. BWC pun belum efektif karena konvensi disusun tahun 1972 dan diberlakukan tahun 1975 itu belum dilengkapi sistem verifikasi. Satu-satunya instrumen yang diharapkan dapat berfungsi secara efektif adalah CWC karena telah dilengkapi sistem verifikasi yang paling lengkap dan organisasi khusus pun telah dibentuk yaitu OPCW (Organization on Prohibition of Chemical Weapons) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Penyebab lain ketidakefektifan tersebut adalah sulitnya membedakan antara peaeful dan hostile agrassion purpose karena terkait dengan faktor intention. Sebagaimana diuraikan oleh Robert Mangindaan bahwa intention merupakan salah satu faktor penting untuk mengeliminir kesalahan.

Jenis intention dalam kasus proliferasi senjata nuklir terlihat pada kasus Iran, IAEA sebagai badan dunia yang memiliki wewenang mengatu dan mengawasi program nuklir suatu negara yang telah melaksanakan inspeksi ke Iran, dan telah menyerahkan laporannya kepada DK PBB pada 22 Februari 2007 yang lalu. Namun hasil inspeksi tersebut tidak dapat mengkonfirmasi apakah tujuan program Iran itu untuk kepentingan damai atau perang. Munculnya perbedaan pandangan tentag tujuan program nuklir Iran menunjukkan masih adanya kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi intention suatu negara atau kelompok dalam usaha proliferasi senjata pemusnah massal.

Iran dalam hal ini berpatokan pada pasal 4 NPT yang antara lain berbunyi “Nothing in Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production, and use of nuclear energy for peaceful purpose without discrimination…”. untuk dapat meyakinkan bahwa aktifitas pengkayaan Uranium Iran memang benar-benar untuk tujuan damai hanyalah menggunakan negoisasi karena dalam hal ini tidak ada yanh dapat membuktkan intention dibalik itu.

Ditinjau dari substansinya, kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir memang masih jauh karena teknologi pengkayaan yang dimiliki baru sampai pada level 4,2%13 sementara untuk membuat senjata nuklir dibutuhkan pengkayaan di atas 90%. Lagi-lagi AS dan EU-3 hanya berpatokan pada intensi. “Hasrat” Iran menguasai teknologi pengkayaan Uranium diterjemahkan sebagai niat untuk benar-benar memuat senjata.

Belajar dari kasus diatas, maka kesadaran nasional akan munculnya kemungkinan-kemugkinan ancaman senjata biologi perlu ditingkatkan mengingat bahwa perisai utama untuk menangkal ancaman tersebut kini dipasrahkan pada masing-masing negara. Peristiwa seperti di atas tidak mustahil terjadi di Indonesia dalam bentuk yang lain, misalnya para turis, pekerja atau peneliti asing yang dengan bebasnya berlalu lalang. Sudah saatnya pihak aparat keamanan dalam negeri mulai meningkatkan perannya baik di tingkat nasional maupun di tingkat multilateral untuk mewaspadai kemungkinan ancaman tersebut. Salah satu langkah awal yang perlu segera dikembangkan adalah meningkatkan awareness bagi setiap aparat keamanan dalam negeri akan pentingnya ancaman Nubika sehingga bila mereka melihat ada sesuatu kejanggalan seperti halnya yang terjadi di Kuba, dapat segera menginformasikan ke pihak terkait. (GEP/MPR)

TINGGALKAN BALASAN