Siapapun Akan Ditindak Jika Melakukan Pungli, Menteri Budi

Menteri Perhubungan Budi Karya didampingi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak saat meninjau barang bukti pungli bongkar muat barang di pelabuhan, 18 Maret 2017. [Sumber : Tempo.co]

Samarinda, Semarak.news – Syaharie Jaang, Wali Kota Samarinda menjelaskan proses terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir Pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas Bukuan Palaran Atas Nama Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda. SK itu diduga menjadi dasar Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda untuk melakukan pungutan liar di pelabutan peti kemas.

Jaang, menuturkan saat itu dirinya tidak sedang menjabat sebagai wali kota karena masa jabatan periode pertama telah habis. Sejak 24 November 2015-17 Februari 2016, Meiliana yang saat itu menjabat sebagai Asisten I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi pelaksana tugas Wali Kota Samarinda.

Jaang tak membantah dirinya yang menandatangani SK tersebut meski ia terlibat dalam proses pembahasan soal permohonan pengelolaan parkir oleh Koperasi Serba Usaha PDIB. Jaang pun diperiksa penyidik dari Kepolisian RI setelah ia menyatakan jika ia telah menanadatangani SK pada tanggal 25 Februari setelah 8 hari setelah ia menjadi Wali Kota Samarinda periode kedua untuk dimintai keterangan terkait SK tersebut, setelah tim gabungan dari Kepolisian menggelar operasi tangkap tangan di Samarinda.

Jaang diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri dan Ditjen Reserse Kriminal Khusus Kepolisan Daerah Kalimantan Timur selama lebih dari 12 jam, mulai Sabtu siang, 18 Maret 2017 pukul 13.00 Wita hingga Minggu, 19 Maret 2017, pukul 01.30 Wita.

Kepada wartawan, Jaang mengaku diberi15 pertanyaan oleh penyidik Kepolisian. Namun ia langsung enggan menjelaskan poin apa saja yang ditanyakan penyidik kepadanya.

Jaang pun meminta Inspektorat Wilayah Pemkot Samarinda, Muhammad Yamin untuk memeriksa secara internal kepada pejabat terkait proses pembahasan SK tersebut. Terkait operasi yang dilakukan polisi, dia mendukung upaya pemberantasan pungli.(GIS)

TINGGALKAN BALASAN