Mengapa Pemerintah Berani Menantang Freeport ?

[sumber: 4 blogspot]

Semarak.news – Freeport, perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang beroperasi di wilayah Papua telah menjadi momok bagi pemerintah sejak zaman orde baru. Perusahaan ini sangat ekslusif dan tidak bisa dijamah atau diganggu, setidaknya inilah persepsi yang ada di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kaum nasionalis, agamis, hingga ‘komunis’ sepakat bahwa perusahaan ini adalah bentuk hegemoni dan imperialisme negara asalnya, Amerika Serikat di Tanah Air. Terdapat teori konspirasi bahwa kemunculan Freeport di tanah air adalah bentuk compromise atas bantuan AS dalam melancarkan jalan mantan Presiden Soeharto menuju kekuasaan.

Freeport juga diasumsikan menjadi alasan mengapa AS tidak menggubris (setidaknya hingga saat ini) gerakan kemerdekaan Papua atau ULMWP, padahal mereka selalu membawa isu yang menjadi konsen nilai-nilai liberal AS, yakni HAM di dunia internasional.

Mengapa tiba-tiba pemerintah berani beraninya menentang ‘hegemoni’ AS ini? Apakah tidak khawatir dengan potensi ancaman keluarnya Papua dari tanah air?

Menurut hemat saya, terdapat beberapa alasan dan perhitungan politis mengapa Pemerintah berani mengambil langkah riskan ini.

Pertama, kondisi politik AS yang saat ini masih berada dalam transisi pemerintahan dari Obama ke Donald Trump. Kondisi ini menyebabkan fokus utama AS adalah urusan dalam negeri. Kita harus berterimakasih kepada sosok Donald Trump yang kontroversial, sebab masyarakat AS dan dunia barat serta sekutu-sekutu mereka selalu dalam keadaan was-was terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan Donald Trump.

Pemerintah, sekutu, dan masyarakat AS akan lebih konsen terhadap pemerintahan baru Donald Trump dan menjadikan masalah Freeport nomor kesekian, setelah urusan domestik, NATO, Meksiko, Imigran, pelarangan 7 negara Islam ke AS, dan China.

Kedua, kebijakan Presiden Jokowi dalam melakukan pembangunan yang drastis di wilayah Timur, terkhusus Papua menjadikan posisi Indonesia lebih kuat di dunia Internasional terhadap ULMWP. Hal ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk mempertahankan Papua, sehingga apabila ada skenario membawa masalah ini ke ranah internasional, tidak ada alasan kuat bagi kelompok tersebut, walaupun dengan bantuan AS.

Ketiga, Donald Trump yang sejak kampanye hingga saat ini ingin menjadikan AS sebagai role model bagi dunia untuk di contoh ketimbang memaksakan nilai-nilai AS di dunia seperti yang ditekankan oleh presiden-presiden AS terdahulu menyebabkan adanya perkiraan bahwa AS akan menarik diri dari kehidupan internasional (setidaknya pengaruh langsung AS akan berkurang drastis di negara lain). Terlebih keinginan Trump untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan dengan memotong anggaran bantuan luar negeri mereka (USAID). Sebagai informasi, bantuan luar negeri AS adalah cover untuk mengamankan kepentingan negeri Paman Sam, seperti bantuan ke pelosok daerah terpencil yang sekaligus sebagai pengumpulan informasi dan perluasan pengaruh di daerah tersebut.

Keempat, keberanian pemerintah berhubungan dengan CIA, organisasi Intelijen AS yang bertugas mengamankan kepentingan AS di luar negeri yang saat ini tengah berada dalam transisi pimpinan, dari John Brennan ke pilihan Donald Trump, Mike Pompeo. Selain itu, menelisik ke belakang, CIA tengah berkutat dengan pembuktian keterlibatan Russia dalam Pemilu AS. Dengan ditambah konsen terhadap urusan domestik pemerintahan Trump, maka untuk saat ini aman bagi pemerintah Indonesia menantang Freeport.

Kelima, masalah domestik Indonesia yang berkaitan dengan isu SARA beberapa bulan terakhir menyebabkan pemerintah perlu mengambil tindakan dalam menetralisir hal tersebut agar tidak semakin berkembang. Permasalahan Freeport menjadi pembuktian dan sekaligus pembungkam pihak-pihak oposisi bahwa pemerintah berani menentang imperialisme yang selama ini menjadi bahan ‘olokan’ mereka.

Lebih jauh, keberanian pemerintahan Jokowi ini menjadi barang yang ampuh bagi pelanggengan kekuasaan di 2019. Sebab mengingat suara yang beda tipis pada pemilu terakhir, Ia belum aman untuk 2019 dan Jokowi perlu meningkatkan elektabilitasnya kembali karena tak bisa dipungkiri, gerakan yang dikomandoi Habib Rizieq cukup mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia secara negatif terhadapnya.

Memang belum ada alasan pasti atas tindakan pemerintah yang berani menantang Freeport, namun saya yakin tindakan tersebut dilakukan dengan perhitungan politis yang baik, sebab selama ini, sang Presiden ‘plonga-plongo’ telah membuktikan berbagai  keakuratan strategi yang diambilnya. Sebut saja

*opini ini juga telah dimuat di media kompasiana http://www.kompasiana.com/noviandi0396/mengapa-pemerintahan-jokowi-berani-menantang-freeport_58bbb401a223bdc304fda694

TINGGALKAN BALASAN