Panasnya Hubungan Turki-Belanda Akibat Referendum

Presiden Turki, Erdogan dan Menlu Belanda, Mark Ruttee (sumber: http://famegold.com)

Jakarta, Semarak.News – Ketegangan antara Belanda dan Turki kian memanas. Penolakan pemerintah Belanda terhadap Menteri urusan keluarga dan sosial Turki, Fatma Betul Sayan Kaya yang ingin berkampanye di hadapan warga Turki di Belanda berbuntut kian panasnya hubungan kedua negara ini.

Sebelumnya, Fatma ingin melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari warga Turki di Belanda. Hal ini bertujuan untuk menguatkan posisi Presiden Erodgan di Turki, terkait referendum yang akan dilaksanakan pada 16 April mendatang. Sebagaimana diketahui, sekitar 400 ribu warga Turki menetap di Belanda, oleh karena itu dukungan warga Turki di Belanda pun dianggap sangat penting dalam referendum tersebut.

Namun keinginan Fatma tersebut digagalkan oleh pihak pemerintah Belanda. Alasan keamanan membuat pemerintah Belanda menolak memberikan izin kepada menteri Turki untuk memasuki kantor  Konsulat Turki di Rotterdam. Secara khusus, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte meminta Turki untuk menghentikan kampanye kelilingnya itu karena dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Akibat hal tersebut, warga Turki di Belanda pun marah dan melakukan unjuk rasa di depan Konsulat Turki di Rotterdam. Fatma yang berusaha menemui para demonstran akhirnya dikawal oleh Polisi Belanda menuju ke perbatasan Jerman.

Siapa sangka, kemudian Turki membalas perbuatan tersebut dengan ucapan yang cukup menohok. “Mereka sangat gugup dan pengecut. Mereka adalah sisa-sisa Nazi, mereka adalah kaum Fasis,” ucap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seperti dikutip Telegraph.

Penolakan pun kembali terjadi saat Belanda juga menolak hadirnya Menlu Turki Mevlut Cavusoglu untuk mendarat di Rotterdam pada Sabtu (11/3/2017). Hal ini semakin membuat tensi hubungan kedua negara semakin naik.

Ketegangan ini membuat kantor Perwakilan Belanda di Turki pun harus ditutup dengan alasan keamanan. Akibat perbuatan Belanda tersebut, Turki menyerukan untuk melakukan embargo ekonomi terhadap Belanda sebagai sikap tegas akan “pelecehan” yang dilakukan Belanda terhadap para menteri Turki.

Kedekatan Hubungan Turki-Belanda

Belanda dan Turki memiliki sejarah hubugan yang cukup dekat. Keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 1613. Utusan Belanda kala itu, Cornelis Haga terlebih dahulu mengunjungi Istanbul dan memulai hubungan keduanya.

Setelah berdirinya Republik Turki pada 1923, Belanda dan Turki menandatangani perjanjian persahabatan bilateral. Hubungan ini berjalan baik, terbukti dengan perdagangan antara Belanda-Turki yang mengalami peningkatan tiga kali lipat selama 10 tahun terakhir, dan Belanda menjadi salah satu investor utama Turki. Banyak perusahaan Belanda yang memiliki cabang usaha di Turki seperti bisnis makanan, energi dan teknologi.

Hubungan bilateral keduanya pun sering diperlihatkan dengan banyaknya kunjungan timbal balik yang dilakukan oleh politisi dan pejabat tinggi kedua negara. Pada tahun 2012, Presiden Turki, Abdullah Gul mengadakan kunjungan kenegaraan ke Belanda dan Ratu Beatrix pun mengunjungi Turki sebagai kunjungan balasan.

Polemik Referendum Turki

Referendum yang akan dilakukan Turki pada 16 April mendatang sebenarnya menghadirkan suatu polemik.  Di negerinya sendiri terdapat kalangan yang pro dan kontra terhadap wacana ini. Referendum yang ingin menentukan nasib Turki apakah akan tetap mempertahankan sistem parlementer atau mengubah ke dalam sistem baru semacam sistem presidensial ini selain mendapat beragam respon dari negerinya sendiri, juga mendapatkan atensi dari negara-negara lain, khususnya Eropa.

Wacana ini memecah Turki menjadi dua bagian, yang menyatakan iya dan tidak. Yang menyetujui akan wacana ini berpendapat bahwa aturan baru tersebut akan memodernisasai konstitusi Turki yang sudah diberlakukan setelah kudeta militer tahun 1982. Sementara mereka yang memilih tidak setuju berpendapat bahwa perubahan sistem tersebut akan memberi peluang presiden untuk berkuasa tidak terbatas, dan memberi peluan kecil dalam melawan presiden.

Berdasarkan laporan BBC, apabila perubahan sistem ini benar dilakukan, Presiden Erdogan akan memiliki kekuatan yang lebih luas. Ia akan bisa menunjuk menteri, menyiapkan anggaran negara, memilih mayoritas hakim agung, dan melahirkan undang-undang tertentu. Bahkan dengan sistem tersebut, memungkinkan Erdogan untuk menduduki kantor kepresidenan Turki hingga 2029 mendatang.

Hal inilah yang membuat Eropa menolak akan wacana tersebut. Mereka khawatir rencana referendum ini akan melahirkan pemerintahan otoriter di bawah rezim Erdogan.

Kekhawatiran ini semakin jelas dengan ditolaknya Menlu Turki di berbagai negara Eropa lainnya selain Belanda. Jerman dan Austria adalah dua negara yang juga menolak kehadiran Menlu Turki. [DDK]

TINGGALKAN BALASAN